Pajak.com, Jakarta – Indonesia dan Tiongkok secara resmi memulai implementasi kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal (Local Currency Settlement/LCS), tidak lagi menggunakan mata uang dollar AS. Artinya, penyelesaian transaksi perdagangan antara dua negara dilakukan menggunakan mata uang masing-masing negara, dan dilakukan dalam wilayah negara masing-masing.
Adapun kerangka kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Tiongkok melalui Bank Indonesia (BI) dan People’s Bank of China (PBC) ini antara lain penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung (direct quotation) dan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara mata uang rupiah dan yuan.
“Kerangka kerja sama ini disusun berdasarkan Nota Kesepahaman yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur PBC, Yi Gang, pada tanggal 30 September 2020,” kata BI dalam keterangan resmi yang diterima Pajak.com, Senin (6/8).
BI mengklaim, adanya kerja sama bilateral ini akan memberikan banyak manfaat langsung kepada pelaku usaha, seperti biaya konversi transaksi dalam valuta asing yang lebih efisien, tersedianya alternatif pembiayaan perdagangan dan investasi langsung dalam mata uang lokal, tersedianya alternatif instrumen lindung nilai dalam mata uang lokal, dan diversifikasi eksposur mata uang yang digunakan dalam penyelesaian transaksi luar negeri.
Selain dengan Tiongkok, saat ini BI juga telah memiliki kerangka kerja sama LCS dengan beberapa negara mitra lainnya yaitu Jepang, Malaysia, dan Thailand.
“Implementasi kerja sama ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan oleh Bank Indonesia, untuk mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi langsung dengan berbagai negara mitra,” jelas BI.
BI pun meyakini, perluasan penggunaan LCS diharapkan dapat mendukung stabilitas rupiah melalui dampaknya terhadap pengurangan ketergantungan pada mata uang tertentu di pasar valuta asing domestik.
Comments