in ,

Tiga Fokus “Blue Print” Komitmen IMT-GT

Tiga Fokus “Blue Print” Komitmen IMT-GT
FOTO: Sekab RI

Tiga Fokus “Blue Print” Komitmen IMT-GT

Pajak.com, Kamboja – Presiden Joko Widodo menegaskan, pengesahan Cetak Biru/Blue Print 2022-2026 Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT) merupakan langkah awal yang implementasinya harus terus dikawal untuk mewujudkan visi IMT-GT tahun 2036. Setidaknya, ada tiga fokus utama Blue Print komitmen 2022-2026 IMT-GT.

Pengesahan blue print dilakukan di sela-sela penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), di Phnom Penh, Kamboja, (10/11). Pertemuan ini juga sekaligus sebagai momentum penyerahan Ketua IMT GT tahun 2023 kepada Indonesia.

Sebagai informasi, IMT-GT merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang diakui oleh ASEAN dan berperan penting dalam membangun konektivitas ASEAN. Dengan kata lain, IMT-GT sebagai upaya liberalisasi dan integrasi ekonomi ASEAN. Secara resmi IMT-GT disahkan oleh Presiden Indonesia Soeharto, Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohammad, dan Perdana Menteri Thailand Chuan Leekpai pada tahun 1993

Baca Juga  BKF: Sinyal Pemulihan Ekonomi, PMI Manufaktur Naik 52,2

“Sepanjang 2014 – 2021, GDP (gross domestic product) IMT-GT meningkat sebesar 39 persen bahkan di masa pandemi. Ke depan komitmen ini harus diperkuat terlebih pada kondisi dunia yang semakin kompleks dengan ancaman resesi global tahun 2023. Dukungan pemerintah dan stakeholders dalam implementasi di lapangan sangatlah menentukan,” jelas Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com (11/11)

Ia mengemukakan, ada tiga fokus utama yang bisa dilakukan ke depan melalui Blue Print 2022-2006 IMT-GT. Pertama, membangkitkan sektor pariwisata subkawasan. Menurut Jokowi, hal ini sangat mendesak karena sektor pariwisata turun drastis hingga di atas 90 persen dalam dua tahun terakhir.

“Cara baru harus dicari melalui akselerasi teknologi digital dalam pemasaran, pengembangan pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan, dan peluncuran inisiatif IMT-GT Visit Year 2023-2025 sebagai platform pemasaran dan promosi bersama. Indonesia juga mendorong agar wisata halal dapat dikembangkan sebagai bagian dari target menjadi global halal hub dengan nilai pasar 7 triliun dollar AS pada tahun 2030,” jelasnya.

Baca Juga  Pemerintah Gelontorkan Anggaran Subsidi Minyak Goreng

Kedua, mempercepat pembangunan hard dan soft infrastructure, yaitu infrastruktur fisik dan sumber daya manusia (SDM). Indonesia menilai, keduanya tidak bisa dipisahkan namun sebaliknya harus saling melengkapi.

“Hal ini sejalan dengan prioritas Indonesia membangun infrastruktur dan SDM secara bersama. Pembangunan konektivitas fisik seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, termasuk Trans-Sumatera terus kita lakukan. Dalam hal ini, kita harus fokus meningkatkan konektivitas enam koridor ekonomi, termasuk implementasi kapal RoRo Dumai-Melaka,” ungkap Jokowi.

Secara spesifik, Indonesia mendorong pembangunan SDM melalui kerja sama pendidikan IMT-GT University Network sebagai pusat riset dan inovasi subkawasan.

Ketiga, mewujudkan ekonomi subkawasan yang hijau dan berkelanjutan. Jokowi menekankan, ekonomi hijau merupakan masa depan perekonomian ASEAN. Apalagi, ASEAN telah berkomitmen kuat mewujudkan masa depan berkelanjutan dengan menggunakan energi terbarukan hingga 35 persen pada 2025.

Baca Juga  Rekomendasi Asuransi Jiwa dan Persiapan Pensiun

“Hal tersebut dapat kita lakukan melalui percepatan transisi energi bersih, pengembangan lapangan kerja dan investasi energi terbarukan serta percepatan implementasi Kerangka Pembangunan Kota Hijau 2019-2036,” sebut Jokowi.

Ia menyampaikan, seluruh upaya pembangunan ini akan menjadi building block bagi kemakmuran ASEAN dan Indo-Pasifik. Untuk mendukung peningkatan konektivitas kawasan, tahun depan Indonesia akan mengadakan Indo-Pacific Infrastructure Forum.

“Saya mengundang partisipasi aktif negara-negara IMT-GT untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik sebagai epicentrum of growth,” kata Jokowi.

Dalam pertemuan ini Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *