LPG 3 Kg Dikurangi, PLN Bagikan 300 Ribu Kompor Listrik
Pajak.com, Jakarta – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menargetkan, pengadaan kompor induksi atau listrik pada tahun ini mencapai 300 ribu unit. Hal ini seirama dengan rencana pemerintah mengenai distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang dikurangi sehingga dapat beralih ke kompor listrik. Rencananya, kompor listrik itu akan diberikan kepada masyarakat secara gratis.
“PLN telah melakukan market sounding terhadap pabrikan penyedia dalam negeri yang memiliki kemampuan untuk produksi kompor induksi dan membuat modul meter. Kami punya spesifikasi juga, yaitu perlu adanya chipset untuk membaca berapa penggunaannya setiap bulannya, petugas catat meter kami, ini untuk mendukung program 300 ribu kompor induksi,” ungkap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dikutip Pajak.com (17/9).
Ia menuturkan, setelah selesai dilakukan market sounding dapat disimpulkan bahwa pabrikan penyedia kompor listrik dalam negeri ada 11. Secara kapasitas produksi, pabrik itu memiliki kesiapan untuk memenuhi kebutuhan 300 ribu kompor listrik di tahun 2022 yang ditargetkan perseroan.
“Kami sudah komunikasi intensif agar kompetisinya jauh lebih sehat lagi, dimana akan banyak pabrik bisa partisipasi dalam proses lelang untuk pengadaan dalam kompor induksi tersebut,” kata Darmawan.
Ia menyebutkan, program konversi LPG ke kompor listrik ditargetkan menyasar 15,3 juta pelanggan, sehingga diproyeksi mampu menghemat anggaran Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara (APBN) sebesar Rp 85,6 triliun selama lima tahun. Adapun biaya paket konversi berupa kompor, utensil, pemasangan jalur khusus memasak dapat dialokasikan dari pengalihan sebagian penghematan subsidi.
“Program konversi LPG ke kompor listrik nantinya akan diperluas untuk seluruh pelanggan PLN, sehingga jumlahnya menjadi sebanyak 69,4 juta. Dari jumlah itu, maka negara akan menghemat belanja impor LPG sebesar Rp 44 triliun per tahun. Sedangkan, apabila program konversi untuk 15,3 juta pelanggan, akan menghemat belanja impor LPG sebesar Rp 10,21 triliun per tahun,” jelas Darmawan.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, skema pembagian kompor listrik akan dilakukan bertahap hingga lima tahun ke depan. Maka dari itu, Kementerian BUMN akan menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk pembagian kompor listrik secara gratis.
“Melalui program ini, PLN menargetkan masyarakat pengguna kompor listrik bertambah menjadi 300.000 dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 300 miliar. Pemerintah, tahun depan akan menambah lagi Rp 5 triliun untuk membagikan kompor listrik secara gratis selama lima tahun ke depan,” ujar Erick.
Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemberian kompor listrik gratis kepada masyarakat dan mengurangi peredaran LPG 3 kg. Sebab keputusan ini akan menimbulkan ketersediaan listrik domestik semakin membengkak.
Padahal, pertumbuhan permintaan listrik hanya mencapai 5 persen hingga 6 persen setiap tahun. Artinya, kondisi ini bakal menimbulkan beban bagi keuangan negara karena pemerintah tetap menanggung oversupply itu.
“Karena memang take or pay, ya harus bayar setiap 1 gigawatt itu Rp 3 triliun meskipun dia enggak bisa diapa-apain. Hemat saya, kenapa kita tidak ambil keputusan dari sisi kebijakan dengan menghapus golongan daya listrik 450 VA (volt ampere). Golongan daya listrik untuk masyarakat miskin dan rentan yang sebelumnya berada di golongan tersebut, sebaiknya dinaikkan menjadi 900 VA. Nah, pelanggan yang saat ini berada di golongan 900 VA sebaiknya dinaikkan menjadi 1.200 VA, sehingga permintaan terhadap listrik naik dan oversupply dapat berkurang,” kata Said.
Di sisi lain, ia mengakui, pengalihan penggunaan kompor listrik diperlukan untuk memangkas subsidi sebanyak 30 ribu LPG 3 kg yang mencapai Rp 134,7 triliun di 2022.
Comments