Pajak.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membentuk project management office (PMO) kopi nusantara untuk memperkuat ekosistem di tanah air. Program ini dilakukan karena kopi merupakan salah satu komoditas potensial yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. PMO kopi nusantara terdiri atas berbagai unsur, mulai dari BUMN, swasta, asosiasi, dan lembaga riset.
Adapun dari BUMN, seperti PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN, Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, hingga PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI. Kemudian dari swasta, antara lain Common Grounds, Dua Coffee, Stella, Mayora. Sementara dari asosiasi menggandeng Sustainable Coffee Platform of Indonesia dan Speciality Coffee Association of Indonesia. Serta bersinergi pula dengan lembaga research and development (RnD) dari Pusat Penelitian Kopi, Kakao Indonesia, dan RnD BUMN.
“Di sinilah kami mencoba membentuk PMO. PMO sendiri kita sepakati, kita tidak mau jadi menara gading. Saat ini merupakan era kolaborasi. Begitu pun dalam memperkuat industri kopi dalam negeri memerlukan sinergitas antarlini, baik pemerintah, swasta, asosiasi, dan para petani kopi. Indonesia tidak akan mampu memenangkan persaingan dalam industri kopi jika masih memikirkan ego sektoral. Apalagi di era milenial saat ini, sekarang eranya kolaborasi, bukan konglomerasi, atau jalan sendiri-sendiri,” kata Erick dalam diskusi virtual bertajuk Dialog Kopi Tanah Air yang diselenggarakan PDIP, (17/1).
Ia mengatakan, pasar kopi Indonesia memang hanya menempati peringkat empat di dunia. Namun, pertumbuhan konsumsi kopi di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi hingga 45 persen dalam sepuluh tahun terakhir. Sementara negara-negara lain hanya 26 persen.
Comments