5 Kesepakatan Penguatan Kerja Sama RI-Vietnam
Pajak.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Vietnam Nguyễn Xuân Phúc mengadakan pertemuan bilateral, untuk mendorong peningkatan kemitraan strategis baik untuk kedua negara maupun di kawasan. Dari pertemuan tersebut, dihasilkan 5 Kesepakatan Penguatan Kerja Sama RI-Vietnam.
“Vietnam merupakan mitra strategis Indonesia sejak tahun 2013 dan pada pertemuan tadi kita telah membahas berbagai peningkatan kemitraan strategis, baik secara bilateral maupun kawasan,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama Presiden Vietnam Nguyễn Xuân Phúc usai pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dikutip Pajak.com Sabtu (24/12).
Adapun dalam konteks pertemuan ini, kedua negara sepakat penguatan lima poin kerja sama. Pertama, nilai perdagangan sebesar 10 miliar dollar AS yang ditargetkan dicapai pada tahun 2023 telah terpenuhi di tahun 2021 dengan angka sebesar 11,06 miliar dollar AS. Oleh karena itu, Indonesia dan Vietnam memutuskan untuk meningkatkan nilai kerja sama di bidang perdagangan.
“Dalam lima tahun terakhir terdapat peningkatan perdagangan sebesar 9,77 persen. Untuk itu, kita sepakat menetapkan target baru perdagangan bilateral sebesar 15 miliar dollar AS pada tahun 2028,” ucap Jokowi.
Secara khusus, Jokowi pun meminta Presiden Nguyễn Xuân Phúc untuk memperlancar ekspor komoditas pertanian dari Indonesia ke Vietnam.
“Indonesia meminta perhatian terhadap masih terhambatnya produk pertanian dan buah-buahan Indonesia untuk masuk ke pasar Vietnam,” imbuhnya.
Kedua, pemimpin kedua negara ini juga membahas mengenai kerja sama di bidang investasi. Jokowi menekankan perlunya perlindungan terhadap investasi Indonesia di Vietnam, seraya mengapresiasi kepercayaan pemerintah Vietnam kepada perusahaan Indonesia yang berinvestasi di sana.
Tercatat akumulasi investasi Indonesia di Vietnam mencapai lebih dari 600 juta dollar AS yang meliputi 101 proyek.
“Saya mengharapkan penyelesaian beberapa isu yang dialami investor Indonesia yang akan mendorong investasi baru di masa mendatang,” tegasnya.
Ketiga, penguatan kerja sama di bidang energi bersih dan energi baru terbarukan. Jokowi pun menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) antara kedua negara yang dinilainya dapat mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari, tenaga hidrogen, dan smart grid.
“Saya juga menyambut baik rencana kolaborasi Vietnam dengan perusahaan BUMN dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti PT BTM dan PT Wima untuk pemasaran motor listrik Gesit di Vietnam, Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk investasi pada pembuatan baterai EV (electric vehicle), dan PT INKA untuk pembelian komponen bus listrik,” jelasnya.
Keempat, peningkatan konektivitas kedua negara. Jokowi menekankan bahwa kedua negara harus segera mengembalikan arus lalu lintas barang dan wisatawan seperti masa prapandemi.
“Rute penerbangan langsung antarpusat-pusat bisnis dan pariwisata kedua negara harus direvitalisasi. Maskapai dari kedua negara diharapkan dapat memfinalisasi rencana rute penerbangan baru dari Da Nang ke Denpasar dan Hồ Chí Minh-Jakarta, maupun penambahan rute penerbangan Jakarta-Hồ Chí Minh City,” imbuhnya.
Kelima, penyelesaian perundingan garis batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) antara Republik Indonesia dan Vietnam. Jokowi mengungkapkan, setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982.
Dalam rangkaian pertemuan antara kedua pemimpin ini, juga disepakati tiga memorandum saling pengertian (MoU) antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam. Ketiga MoU tersebut adalah MoU antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan Kementerian Keamanan Umum Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama Penanggulangan Terorisme; MoU antara Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Kementerian Keamanan Publik Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Perdagangan Gelap Narkotika, Zat Psikotropika, dan Prekursornya; dan MoU antara Kementerian ESDM RI dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Saya berharap kerja sama perikanan dan pemberantasan IUU (illegal, unreported, and unregulated) fishing dapat diperkuat melalui percepatan finalisasi MoU kerja sama kelautan dan perikanan,” ucapnya.
Sementara terkait isu kawasan, Presiden RI dan Presiden Vietnam membahas mengenai peningkatan kerja sama ASEAN. Presiden menyampaikan apresiasi atas dukungan Vietnam terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN.
“Prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 akan menekankan peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan dan peran sentral ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” pungkas Jokowi.
Comments