Saat Pemeriksaan, Bolehkah WP Minta Waktu untuk Berikan Data?

Saat Pemeriksaan, Bolehkah WP Minta Waktu untuk Berikan Data?

Pajak.com, Jakarta – Dalam proses pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhak meminta data dan/atau informasi kepada Wajib Pajak atau WP. Lantas, bolehkah WP minta waktu untuk berikan data atau informasi tersebut? Dibantu oleh Tax Compliance and Audit Assistant Manager TaxPrime Ridho Atma Mulia, Pak Jaka akan menemukan jawabannya untuk Anda.

Untuk itu, WP harus menghadapi pemeriksaan dengan mengklarifikasi, membuktikan, atau menyanggahnya berdasarkan data dan/atau penjelasan yang sesuai. WP perlu memberikan penjelasan informatif, didukung dengan bukti-bukti kuat sesuai dengan permintaan data yang disampaikan pemeriksa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Perlu dipahami, sesuai PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yang diubah PMK Nomor 18/PMK/03/2021—aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, WP berkewajiban memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

Selain itu, WP harus memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak.

Namun, bolehkah WP minta waktu yang lebih lama untuk berikan data saat pemeriksaan? Boleh, tapi WP harus menyampaikannya ke Pemeriksa Pajak. Berdasarkan pengalaman Saya mendampingi WP, menjaga komunikasi antara Wajib Pajak dan Tim Pemeriksa itu adalah hal yang sangat penting.

Selain terkait waktu, apabila ada permintaan data yang dirasa kurang dipahami, Wajib Pajak juga perlu menanyakannya ke pemeriksa sehingga pemenuhan datanya menjadi lebih cepat terlaksana. Jangan sampai Wajib Pajak dihantui kebingungan dan ujung-ujungnya membuat waktu penyampaian data yang lama. Bisa saja WP dinilai tidak kooperatif oleh pemeriksa. Ini hal yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021, jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor maksimal dilakukan selama 4 bulan, kecuali pemeriksaan data konkret. Sementara pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan pajak yang dilakukan di tempat usaha/kegiatan/kedudukan WP, prosesnya dengan jangka waktu pengujian paling lama 6 bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada WP.

Sesuai dengan aturan itu pula, DJP bisa memberikan perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor dengan kondisi tertentu, salah satunya diperlukan konfirmasi atau permintaan data dan/ atau keterangan kepada pihak ketiga.

Kemudian, sesuai dengan PMK Nomor 18/PMK.03/2021, setelah dilakukan pengujian dan terdapat sejumlah temuan, DJP akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) beserta daftar temuan tersebut kepada WP, baik secara langsung atau melalui faksimili. WP harus membuat surat pernyataan penolakan untuk kemudian dibuatkan Berita Acara (BA)—jika menolak. Apabila WP menerima dokumen SPHP, sampaikanlah tanggapan tertulis maksimal 7 hari kerja setelah SPHP diterima.

Di sini WP atau kuasa WP dapat mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian tanggapan SPHP, dengan tambahan waktu 3 hari kerja sejak jangka waktu penyampaian tanggapan berakhir. Selanjutnya, jika menerima hasil pemeriksaan yang tertuang di dalam SPHP, WP atau kuasa WP dapat menyatakan setuju pada Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan.

Mitigasi sebelum dilakukan pemeriksaan

Sebelum diperiksa, sejatinya perusahaan dapat memitigasinya dengan menyiapkan data dan jawaban yang biasa dipertanyakan oleh pemeriksa. Pemeriksa Pajak biasanya menanyakan terkait transaksi perusahaan, seperti bagaimana nature transaksi tersebut?, mengapa transaksi tersebut berlangsung?, apa urgensinya atau benefit-nya bagi perusahaan?, bagaimanakah keterkaitan transaksi tersebut dengan usaha WP. Dengan demikian, sebetulnya WP bisa mempersiapkan terlebih dahulu hal-hal ini.

Khusus perusahaan, siapkan juga kertas kerja, meliputi ekualisasi, rekonsiliasi, dan/atau rekapitulasi dari sejumlah data umum, seperti perhitungan biaya, kewajiban pajak potong pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa.

Secara umum ekualisasi suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lain yang berhubungan. Dalam konteks ini, hubungan tersebut adalah bagian laporan dari suatu jenis pajak dengan bagian lainnya. Proses tersebut dilakukan dengan menyamakan antara biaya/pendapatan atau objek pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dengan biaya/pendapatan atau objek pajak yang dilaporkan dalam SPT yang disampaikan ke DJP.

Dengan kata lain, ekualisasi bertujuan untuk menghindari koreksi-koreksi pajak yang sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan dan dapat dijelaskan. Simpelnya, ekualisasi bisa menjadi petunjuk bahwa kewajiban penyampaian SPT PPh Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 23, dan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan SPT Tahunan PPh badan setidaknya telah dilakukan dengan benar.