Sri Mulyani: Sektor Migas Akan Didukung oleh Insentif Perpajakan

Sri Mulyani: Sektor Migas Akan Didukung oleh Insentif Perpajakan

Pajak.com, Bali – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sebagai salah satu sumber pasokan energi yang utama, sektor minyak dan gas (migas) mendapatkan tekanan yang cukup besar. Untuk itu, pemerintah akan terus memberikan berbagai dukungan untuk meningkatkan kinerja sektor migas di Indonesia, utamanya insentif perpajakan.

“Di tengah kontestasi geopolitik, migas menjadi salah satu komoditas strategis yang dijadikan instrumen ketegangan geopolitik. Di sisi lain, sektor migas juga menjadi perhatian utama para aktivis perubahan iklim. Anda terjepit di antara dua pergeseran dan persaingan global yang sangat kuat itu. Maka, kita harus bisa merespons hal tersebut. Alat fiskal kita berupa insentif perpajakan di tingkat produsen, dalam bentuk subsidi kepada konsumen, serta perbaikan rezim. Ini merupakan bukti bahwa Indonesia akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki iklim investasi,” ujar Sri Mulyani dalam acara The 4th International Convention on Indonesian Oil and Gas 2023 di Bali, dikutip Pajak.com, (22/09).

Ia menyebutkan, insentif perpajakan yang diberikan pada sektor migas, meliputi Pajak Penghasilan (PPh), kebijakan kepabeanan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sebagainya. Sri Mulyani meyakini, sebagai negara yang memiliki potensi migas sangat besar, kondisi geopolitik dan perubahan iklim perlu direspons secara tepat dan seimbang. Langkah perbaikan iklim investasi dilakukan dengan perbaikan data. Pemerintah dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) telah menyediakan lebih banyak data dan transparansi mengenai potensi sumber daya di Indonesia.

Secara simultan, pemerintah juga sedang merevisi beberapa peraturan dalam rangka memperbaiki sekaligus adaptif bagi industri migas, termasuk dengan mempertimbangkan teknologi baru, seperti carbon capture untuk mencapai ketahanan energi. Di sisi lain, pemerintah menyediakan energi yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi.

“Jadi, merancang dan melaksanakan transisi sangatlah penting, tidak hanya untuk masa depan perekonomian Indonesia, namun juga untuk kesejahteraan perekonomian global. Kami akan terus menyempurnakan skenario peta jalan karena kami juga memahami bahwa teknologi akan terus berubah,” kata Sri Mulyani.

Ia berharap, The 4th International Convention on Indonesian Oil and Gas 2023 ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk menghadapi dinamika yang luar biasa, baik dari segi harga maupun ketersediaan.

Secara spesifik, Sri Mulyani juga mengapresiasi, upaya SKK Migas memenuhi target produksi 1 juta barrel of oil per day (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2030.

Seperti diketahui, SKK Migas merupakan lembaga yang diberikan tugas oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerja sama. SKK Migas diharapkan mampu memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk kemakmuran rakyat.

“Migas saat ini masih menjadi komoditas strategis, khususnya dalam mencapai ketahanan energi nasional di tengah agenda untuk melakukan transisi energi yang tentunya perlu dilakukan secara bertahap,” pungkas Sri Mulyani.