Pinjaman IMF dan Syarat Pajak untuk Ukraina
Pajak.com, Vienna – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) telah menyetujui fasilitas pinjaman sebesar 15,6 miliar dollar AS untuk Ukraina. Nilai tersebut merupakan bagian dari paket dukungan internasional sebesar 115 miliar dollar AS, untuk membantu Ukraina mengatasi dampak invasi Rusia dan pandemi COVID-19.
Namun, untuk menerima pencairan pinjaman, Ukraina harus memenuhi berbagai syarat, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan mobilisasi penerimaan pajak.
“Saya senang mengumumkan bahwa staf IMF dan otoritas Ukraina telah mencapai kesepakatan tingkat staf pada tinjauan pertama EFF (Extended Fund Facility). Perjanjian tersebut tunduk pada persetujuan Dewan Eksekutif IMF, dengan pertimbangan dewan diharapkan dalam beberapa minggu mendatang,” kata Kepala Misi IMF untuk Ukraina Gavin Gray dalam pernyataan pers, di kantor IMF, Vienna, Austria, dikutip Pajak.com, Sabtu (10/6).
Gray mengungkapkan, stabilitas ekonomi makro dan keuangan Ukraina tetap terjaga berkat pengambilan kebijakan yang hati-hati serta dukungan eksternal yang berkesinambungan dan tepat waktu. Namun demikian, tantangan utama tetap ada, meliputi defisit fiskal yang masih sangat tinggi, memerlukan pembiayaan yang terus berlanjut dan ditutupi oleh hibah eksternal dan pinjaman yang sangat lunak.
Ya, Ukraina menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan penerimaan pajaknya sebagai bagian dari pemulihan ekonominya dan kerja sama dengan IMF. Di sisi lain, penerimaan pajak sangat penting untuk membiayai layanan publik, infrastruktur, dan kebutuhan publik lainnya yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Namun, penerimaan pajak Ukraina sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) hanya 19,2 persen pada 2020, lebih rendah dari rata-rata 22,9 persen untuk Eropa dan Asia Tengah. Selain itu, defisit fiskal Ukraina sangat tinggi yaitu 7,5 persen dari PDB pada 2020, yang menyiratkan kesenjangan pembiayaan yang besar dan beban utang yang meningkat.
Oleh karena itu, meningkatkan penerimaan pajak akan membantu Ukraina mengurangi ketidakseimbangan fiskalnya dan meningkatkan keberlanjutan utangnya.
“Kami berkomitmen untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal serta melanjutkan reformasi struktural yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan inklusif jangka panjang,” kata Menteri Keuangan Ukraina Serhiy Marchenko kepada awak media setelah pertemuan dengan tim IMF.
Di sisi lain, Ukraina harus melaksanakan anggaran yang kuat untuk tahun 2023 dan menghindari langkah-langkah baru yang dapat menggerus penerimaan pajak, seperti pembebasan atau pengurangan pajak.
“Invasi Rusia terhadap Ukraina yang dimulai lebih dari tujuh bulan lalu telah menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan berdampak ekonomi yang parah. Tim staf IMF mendorong otoritas untuk menahan diri dari langkah-langkah yang menggerus penerimaan pajak saat mereka berupaya untuk menyesuaikan pengeluaran dengan pembiayaan yang tersedia,” jelas Gray.
Selain itu, Ukraina harus mencabut amandemen terhadap peraturan penerimaan yang diperkenalkan di bawah hukum darurat, seperti pajak final 2 persen untuk pengusaha. Meskipun, langkah ini dikritik oleh beberapa pengamat sebagai bentuk penghindaran pajak yang merugikan negara.
“Pajak final 2 persen untuk pengusaha adalah salah satu contoh dari banyak insentif fiskal yang diberikan kepada kelompok tertentu di Ukraina. Insentif ini tidak hanya mengurangi penerimaan negara tetapi juga menciptakan distorsi ekonomi dan ketidakadilan sosial,” kata Maryan Zablotskyy, seorang peneliti di VoxEU.org dan mantan penasihat ekonomi Presiden Ukraina.
Selanjutnya, IMF juga mengharuskan Ukraina memperkuat administrasi dan kepatuhan pajak, terutama bagi Wajib Pajak besar dan individu berpenghasilan tinggi. Ukraina juga harus memperluas basis pajak dan mengurangi pengeluaran pajak, seperti tarif atau pengurangan preferensial. Terakhir, Ukraina harus menyederhanakan sistem pajak dan mengurangi penghindaran dan pengelakan pajak.
Meningkatkan penerimaan pajak bukanlah tugas yang mudah bagi Pemerintah Ukraina, terutama di masa krisis dan ketidakpastian. Terdapat beberapa tantangan atau risiko yang muncul. Pertama, memproyeksi penerimaan pajak sangatlah sulit, terutama selama pandemi COVID-19, yang telah menyebabkan penurunan besar-besaran dalam aktivitas ekonomi dan basis pajak.
Kedua, meningkatkan penerimaan pajak dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan daya saing, terutama jika tarif pajak terlalu tinggi atau sistem pajak terlalu rumit. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak dapat menghadapi perlawanan politik dan sosial, terutama jika Wajib Pajak memandang sistem pajak sebagai tidak adil, tidak efisien, atau korup.
Keempat, meningkatkan penerimaan pajak dapat memerlukan reformasi institusional dan administratif, seperti memperkuat otoritas pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Untuk mengatasi tantangan atau risiko ini, Pemerintah Ukraina dapat merancang dan melaksanakan reformasi pajak yang propertumbuhan, adil, sederhana, transparan, serta didukung oleh pengeluaran publik dan langkah-langkah perlindungan sosial yang memadai.
Reformasi pajak adil dapat memastikan bahwa semua orang membayar pajak sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar, dengan menghapus celah dan pembebasan yang menguntungkan orang kaya atau kelompok kuat, dan dengan mendistribusikan ulang pendapatan melalui pajak progresif.
Sementara reformasi pajak sederhana dapat mengurangi kompleksitas dan biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak dan administrasi bagi otoritas, dengan menyederhanakan jumlah dan struktur pajak, menyelaraskan tarif dan basis pajak di berbagai tingkat pemerintah, dan memperkenalkan sistem pengajuan dan pembayaran elektronik.
Reformasi pajak transparan dapat meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas dalam sistem pajak, dengan menerbitkan aturan dan peraturan yang jelas dan konsisten, mengungkap informasi tentang penerimaan dan pengeluaran pajak, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam perancangan dan evaluasi kebijakan pajak.
Comments