Indonesia Kembali Capai Status Pendapatan Menengah Atas
Pajak.com, Jakarta — Pemulihan ekonomi yang kuat pascapandemi telah mendorong Indonesia kembali ke kelompok negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle-Income Country (UMIC). Hal ini disampaikan Bank Dunia melalui rilis resmi pada 1 Juli 2023.
Indonesia merebut kembali peringkat tersebut tahun ini karena Gross National Income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita pada 2022 naik menjadi 4.580 dollar AS, berdasarkan klasifikasi terbaru dari Bank Dunia. Padahal, GNI per kapita Indonesia pada tahun 2021 tercatat hanya sebesar 4.170 dollar AS.
Meskipun ambang batas klasifikasi UMIC tahun 2022 naik menjadi 4.466 dollar AS, pemulihan ekonomi yang kuat mampu menempatkan Indonesia kembali sebagai negara berpendapatan menengah atas.
“Indonesia terus melanjutkan pemulihan pascapandemi yang kuat dan PDB (produk domestik bruto) riil meningkat 5,3 persen,” kata Bank Dunia, dikutip Pajak.com, Selasa (4/7).
PDB Indonesia pada tahun 2022 juga menunjukkan pertumbuhan dengan laju tercepat dalam sembilan tahun. Bank Dunia melaporkan, Indonesia sempat masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas pada 2019 dengan GNI per kapita sebesar 4.070 dollar AS.
Namun, pandemi COVID-19 yang menghentikan hampir seluruh aktivitas ekonomi dunia, menurunkan kembali posisi Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (Lower-Middle Income Country/LMIC) di tahun 2020.
Peringkat terbaru ini seharusnya meningkatkan ambisi Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045, yang menjadi inti dari platform ekonomi Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang akan berakhir masa jabatannya. Dalam pembukaan Rapat Kabinet pada Senin (3/7), Jokowi menyatakan rasa syukurnya karena pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan relatif tinggi di atas 5 persen dan selama enam kuartal berturut-turut ekonomi tumbuh di atas 5 persen.
“Bank Dunia per Juli 2023, kembali memasukkan Indonesia ke dalam grup Upper Middle-Income Country. Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke grup Lower-Middle Income Country di tahun 2020 karena pandemi,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta.
Kembalinya Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah atas tidak terlepas dari efektivitas penanganan pandemi, pelaksanaan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA).
Berbagai instrumen APBN melalui program PC-PEN pada 2020–2022 berperan penting dalam memberikan bantalan kebijakan di masa krisis pandemi serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, dampak signifikan kebijakan hilirisasi SDA telah mendongkrak kinerja ekspor dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia. Hasilnya, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu pulih cepat dan kuat.
Untuk merealisasikan cita-cita besar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 6 persen–7 persen secara konsisten. Peningkatan GNI per kapita secara signifikan di tahun 2022 ini menjadi pijakan yang kuat untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.
Meski demikian, Jokowi menggarisbawahi beberapa hal yang harus diwaspadai pada paruh kedua 2023. Pertama, lingkungan global yang masih tidak stabil.
Kedua, ketegangan geopolitik yang masih terus berlangsung, dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang lemah—terlihat dari kinerja ekspor yang menurun. Ketiga, berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global. IMF memberikan angka 2,8 persen, World Bank memberi angka 2,1 persen, dan OECD 2,6 persen.
Ia pun mengatakan bahwa sejumlah langkah diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi ini, yakni dengan menjaga harga pangan tetap stabil dan meningkatkan konsumsi swasta. Jokowi juga meminta agar para menterinya untuk membantu menjaga stabilitas politik menjelang pemilu 2024.
“Paruh kedua tidak akan mudah dan kita harus waspada terhadap beberapa hal, seperti lingkungan global yang tidak stabil dan ketegangan geopolitik yang dapat memengaruhi ekonomi dan kegiatan perdagangan kita,” kata Jokowi.
Pemerintah juga menargetkan PDB yang lebih tinggi untuk tahun 2024 dengan perkiraan rentang melebihi 5,7 persen. Indonesia juga ingin mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 6,5 persen–7,5 persen dari 9,57 persen pada September 2023, dengan kemiskinan ekstrem sepenuhnya dihapuskan pada tahun depan.
Comments