Bahasan Pertemuan Menkeu dengan World Bank dan IMF
Pajak.com, Amerika Serikat – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri berbagai pertemuan dalam kunjungan kerja ke Washinton DC, Amerika Serikat (AS). Salah satunya, melakukan pertemuan bilateral Menkeu dengan Presiden World Bank Group (WBG) David Malpass dan Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva.
Sri Mulyani mengungkapkan, bersama World Bank, pembahasan difokuskan mengenai perkembangan ekonomi global terkini dan outlook, tensi geopolitik global, Presidensi G20 Indonesia, perubahaan iklim, progres pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi COVID-19, upaya pengendalian inflasi, serta dukungan World Bank bagi Indonesia untuk reformasi perpajakan dan sektor keuangan.
“Kami menjelaskan bahwa prioritas Indonesia di samping pemulihan ekonomi nasional, diantaranya adalah ketahanan pangan dan energi serta mitigasi perubahan iklim di tingkat global. Sehingga dalam kesempatan ini Indonesia mengajak World Bank untuk lebih terlibat dalam pencapaian berbagai agenda penting, baik dari sisi pendanaan maupun nonpendanaan,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com (12/10).
Ia juga memberikan pemaparan perkembangan terkini sekaligus mencari dukungan terkait agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia, khususnya di Forum Jalur Keuangan, salah satunya mengenai aksi jangka menengah untuk ketahanan pangan.
“Untuk isu perubahan iklim, Indonesia menyambut dukungan World Bank untuk mendorong inisiatif dekarbonisasi Indonesia secara adil dan terjangkau melalui transisi energi, country platform, nilai ekonomi karbon, dan pembiayaan iklim inovatif,” tambah Sri Mulyani.
Presiden WBG David Malpass mengapresiasi Indonesia yang telah memberikan kontribusi pada dana perantara keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) G20 yang dikelola oleh World Bank.
“World Bank akan terus menggunakan berbagai sumber daya untuk mendukung pemulihan global termasuk meningkatkan ketahanan pangan, arsitektur kesehatan global, transisi energi, perubahan iklim, dan sebagainya. World Bank mengapresiasi langkah untuk menurunkan biaya subsidi dan menegaskan kembali komitmen World Bank untuk mendukung reformasi sektor energi Indonesia sebagai bagian dari upaya transisi energi,” ujar Malpass.
Indonesia dan World Bank akan mengeksplorasi cara-cara yang dapat digunakan untuk memperkuat upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menggarisbawahi dana perwalian (trust fund) maupun Scaling up Climate by Lowering Emissions (SCALE).
Selain itu, Malpass pun menyoroti manfaat besar dari penyaluran program perlindungan sosial yang telah disalurkan langsung ke masyarakat, termasuk bantuan sosial pangan dan bahan bakar minyak. World Bank juga mengapresiasi Indonesia karena mendorong pendekatan serupa dalam menghadapi risiko kenaikan harga pangan. Di sisi lain, World Bank memastikan untuk memberikan dukungannya pada agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia.
Kemudian, Sri Mulyani turut melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva. Keduanya juga membahas mengenai risiko ekonomi global yang meningkat dan sepakat bahwa perlu mengerahkan beragam upaya untuk memitigasinya, khususnya bagaimana menjaga inflasi dan melindungi masyarakat rentan.
Sri Mulyani mengungkapkan, IMF didorong untuk menggunakan pelbagai instrumen yang dimiliki, termasuk pemantauan, pendanaan, capacity building, dan pinjaman.
“Khusus untuk ketahanan pangan yang menjadi prioritas Indonesia, kami menyampaikan ajakan agar IMF lebih fokus melindungi negara-negara rentan dari dampak kenaikan harga pangan, termasuk melancarkan distribusi pangan dan pupuk dunia. IMF perlu terus membantu negara rentan terkait kebijakan pendanaan, seperti SDR (Special Drawing Rights) chanelling,” ungkapnya.
Terkait G20, Indonesia mengajak IMF untuk mendukung berbagai agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia, termasuk penguatan arsitektur kesehatan global dan implementasi common framework.
“Kami juga sampaikan dalam penanganan perubahan iklim, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Mengingat pembiayaan perubahan iklim juga dapat diperoleh dari bank multilateral, Indonesia meminta agar pembiayaan dari IMF juga dapat disalurkan pada upaya transisi energi Indonesia yang dilakukan melalui mekanisme transisi energi Indonesia,” ungkap Sri Mulyani.
Ia memastikan, dukungan IMF untuk memobilisasi sumber pendanaan perubahan iklim lainnya juga dapat membantu pemenuhan target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Dokumen NDC menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030.
Sebagai informasi, kunjungan kerja Sri Mulyani di AS ini dilakukan untuk memimpin pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governor (FMCBG) G20 keempat, pertemuan informal ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM), dan menghadiri rangkaian pertemuan tahunan IMF-WBG.
Comments