Bhutan Resmi Pangkas Pajak Harian Wisatawan 50 Persen
Pajak.com, Thimpu – Kerajaan Himalaya kecil Bhutan resmi pangkas pajak harian wisatawan sebesar 50 persen untuk menarik lebih banyak pengunjung dan mempercepat pemulihan industri pariwisata yang lambat dari pandemi COVID-19, pada Jumat waktu setempat (01/09). Setelah kebijakan pajak ini berlaku, wisatawan yang membayar dengan dollar AS akan dikenakan biaya 100 dollar AS per malam, dan bukan 200 dollar AS per malam.
Sementara untuk anak-anak berusia 6 hingga 12 tahun akan mendapatkan tambahan diskon pajak hingga 50 persen. Insentif pajak baru ini datang hanya beberapa pekan sebelum wisata musim gugur dimulai, yang ditandai dengan banyak festival di seluruh negeri dan cuaca bagus untuk mendaki. Namun, dampak penuhnya baru akan terasa pada musim semi tahun depan.
Departemen Pariwisata Bhutan optimistis bahwa diskon pajak ini akan membantu Bhutan mencapai target 98 ribu kedatangan pada akhir tahun ini dan kembali ke level sebelum pandemi pada tahun 2025. Apalagi, saat ini Bhutan juga bertekad untuk memperkuat strategi pariwisata berkualitas tinggi meskipun volume wisatawan masih rendah.
“Meskipun jumlah kedatangan sesuai dengan target perkiraan, dampak ekonomi keseluruhan dan pemulihan pariwisata masih rendah dan lambat. Oleh karena itu, kami berharap pengurangan ini akan menarik lebih banyak tamu dan meningkatkan perekonomian,” kata Direktur Jenderal Departemen Pariwisata Bhutan Dorji Dhradhul, dikutip dari Nikkei Asia, Sabtu (02/09).
Dhradhul mengemukakan, insentif pajak yang berlaku hingga 31 Agustus 2027 ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan, mengingat peran penting pariwisata dalam menciptakan lapangan kerja, mendapatkan devisa, merealisasikan potensi untuk manfaat spillover bagi industri tambahan, dan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Kerajaan Bhutan pun mencatat kedatangan wisatawan dari Januari hingga pertengahan Agustus tahun ini mencapai 56 ribu. Dua pertiga datang dari negara tetangga, India. Asal tahu saja, pajak harian wisatawan di India hanya sebesar 1.200 rupee India atau setara dengan 15 dollar AS.
Perubahan ini terjadi hampir setahun setelah Pemerintah Bhutan membuka kembali pariwisata mereka dengan menaikkan tiga kali lipat biaya harian. Kala itu, Bhutan beralasan kenaikan pajak turis dibutuhkan untuk membangkitkan perekonomian nasional setelah pandemi mereda.
Namun, Pemerintah Bhutan juga sempat merasa kesulitan saat menentukan pemangkasan pajak tersebut. Di satu sisi, Bhutan perlu mengkalibrasi lalu lintas wisatawan pada tingkat yang dapat mendongkrak perekonomian, tetapi di sisi lain tidak merusak lingkungan alam dan budaya Buddha yang hidup di negara itu.
Pasalnya, kunjungan wisatawan pada 2019 yang terbilang masif membuat banyak orang merasa tidak nyaman dan mengeluh. Bhutan, dengan populasi kurang dari 800 ribu, seolah menuju jalur pariwisata massal.
Pada tahun itu, sebelum COVID-19 menerpa, industri pariwisata menghasilkan lebih dari 80 juta dollar AS dan mempekerjakan sekitar 50 ribu orang di seluruh sektor perhotelan dan layanan terkait. Jumlah kunjungan wisatawan di sepanjang tahun 2019 tak kurang dari 300 ribu pengunjung.
Untuk itulah, pada 2020, Parlemen Bhutan mengesahkan RUU untuk mengenakan biaya pengunjung regional–yang sampai saat itu menikmati masuk gratis–sebesar 1.200 rupee. Kemudian, pada tahun 2022, biaya pembangunan berkelanjutan dinaikkan menjadi 200 dollar AS. Namun, ini juga kontroversial, karena pemain industri yang terkena dampak COVID-19 menentang momentum dan skala kenaikan tersebut.
Pembukaan kembali dan biaya yang lebih tinggi disertai dengan kampanye branding baru–Bhutan Percaya–dan upaya untuk meningkatkan layanan, seperti menerapkan kriteria yang lebih ketat pada hotel wisatawan dan pemandu wisata. Pengunjung tidak lagi diharuskan datang melalui operator tur dan bisa memesan langsung dengan hotel, sementara permohonan visa bisa dilakukan secara daring.
Meskipun begitu, pemain industri mengatakan biaya mahal, ditambah dengan dollar AS yang lebih kuat, telah memperlambat pemulihan industri yang merupakan penghasil devisa konvertibel terbesar di negara itu dan sumber pendapatan terbesar kedua setelah tenaga air.
“Ada tren naik dalam jumlah dan tingkat hunian, tetapi kami hanya di 25 persen pada Agustus, dibandingkan dengan tahun 2019,” kata Jigme Tshering, Ketua Asosiasi Hotel dan Restoran Bhutan (HRAB), yang menyambut baik struktur biaya baru ini.
Comments