“OJK berharap solusi tersebut dapat dicapai melalui pemanfaatan pendekatan baru, seperti ID digital (identitas digital) dan identifikasi biometrik yang telah terbukti menawarkan proses identifikasi dan verifikasi yang lebih kuat, terutama selama masa pandemi COVID-19,” jelas Wimboh.
Langkah OJK itu didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud Mahmodin (MD). Ia menilai, dengan adanya persiapan instrumen teknologi, maka pelaku jasa keuangan dapat mengidentifikasi dan mengkaji risiko APU/TPPT yang muncul.
“Untuk perbankan nasional yang mulai merambah ke metaverse, menggunakan financial technologies, kemudian artifisial intelijen, aset virtual, bahkan ada bank yang telah mempublikasikan penggunaan metaverse, harus disikapi secara bijaksana dan harus sejalan dengan komitmen FATF (financial action task force on money laundering),” jelas Mahfud MD.
Adapun salah satu bank nasional yang berencana merambah metaverse adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Melalui penggabungan virtual reality, augmented reality, dan artificial Intelligence, BNI akan memberikan pengalaman baru bagi nasabah untuk menikmati layanan perbankan digital.
Comments