in ,

Indonesia Dorong Akselerasi Transisi Energi di ASEAN

Transisi Energi di ASEAN
Foto: KLI Kemenkeu

Indonesia Dorong Akselerasi Transisi Energi di ASEAN

Pajak.com, Bali – Indonesia menilai, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan kawasan stabil dan tangguh dalam merespons pelbagai macam tantangan perekonomian global. Oleh sebab itu, Indonesia mendorong agar ASEAN dapat mengakselerasi transisi energi terbarukan demi memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada tiga isu penting dan relevan yang menjadi pembahasan utama dalam Taksonomi ASEAN versi 2, yakni mekanisme transisi energi terbarukan yang menjadi roda pertumbuhan ekonomi ke depan; dukungan pembiayaan transisi berkelanjutan yang bermanfaat bagi seluruh negara anggota ASEAN; dan prinsip adil dan terjangkau yang wajib mendasari mekanisme transisi energi hijau.

“Dengan fokus pada sektor energi, ekonomi regional dan global dapat melihat bagaimana dokumen ‘Taxonomy for Sustainable Finance/ATSF’ menarik investasi berkelanjutan, dan bagaimana taksonomi ASEAN yang dikembangkan untuk membiayai transisi merupakan salah satu arah kebijakan menuju transisi bertahap dari bahan bakar fosil menuju sumber energi terbarukan,” ungkap Sri Mulyani dalam Forum ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting 2023, yang dihelat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan dihadiri oleh anggota ASEAN, di Nusa Dua Bali, dikutip Pajak.com (1/4).

Baca Juga  Atasi Kendala Perizinan Impor, Permendag 8/2024 Diterbitkan

Ia menuturkan, pembahasan ini merupakan mandat dari Keketuaan Indonesia dalam ASEAN yang mengusung tema ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’. Hal tersebut akan menjadi peluang bagi ASEAN untuk menciptakan panduan pembangunan ekonomi berkelanjutan di level global. Di sisi lain, ASEAN merupakan salah satu kawasan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan diperkirakan akan berdampak pada perekonomian negara-negara anggotanya.

“Untuk itu, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN berkomitmen mengurangi emisi CO2. Pemerintah Indonesia sudah memperkuat NDC (nationally determined contribution) dari 29 persen menjadi 31,8 persen jika menggunakan sumber pendanaan domestik. Dengan upaya dan dukungan global, Indonesia mampu meningkatkan pengurangan CO2 dari 41 persen menjadi 43,2 persen,” ungkap Sri Mulyani.

Maka dari itu, salah satu aspek yang paling penting dalam mengimplementasikan NDC adalah transisi energi.

“Saya mengapresiasi Bapak Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner OJK) dan jajaran OJK yang memberikan kerangka mengenai bagaimana taksonomi Indonesia untuk mobilisasi berbagai pendanaan dari sektor swasta, terutama untuk pendanaan berkelanjutan dan juga untuk mekanisme transisi energi,” tambah Sri Mulyani.

Baca Juga  Moeldoko: Penerapan Perdagangan Karbon Harus Berjalan Optimal Sebelum Oktober 2024

Pada kesempatan yang sama, Mahendra menegaskan, OJK berkomitmen penuh dalam mendorong pelaksanaan transisi energi terbarukan di ASEAN.

“OJK senantiasa aktif menyampaikan pentingnya untuk terus mendukung transisi energi secara bertahap, khususnya penghentian secara bertahap pembangkit listrik tenaga uap batu bara (coal phase-out) dan secara bersamaan memastikan pertumbuhan sosial dan ekonomi ASEAN tidak dikesampingkan,” ujar Mahendra.

OJK dan Kemenkeu telah melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk memberi pandangan dalam setiap pertemuan Forum ASEAN Taxonomy Board ASEAN.

Sebagai informasi, komitmen Indonesia dalam mewujudkan keuangan yang berkelanjutan bersama negara anggota ASEAN lainnya sudah dimulai sejak dibentuknya ASEAN Taxonomy Board (ATB) pada Maret 2021 dan diterbitkannya ‘ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance’ versi 1 atau ATSF v1 pada November 2021 dalam rangkaian Conference of the Parties (COP) ke-26. Adapun ATSF merupakan pedoman yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aktivitas ekonomi dan proyek-proyek berkelanjutan. Taksonomi ini ditujukan untuk fasilitasi transisi dengan mempertimbangkan keragaman dalam pembangunan ekonomi, sektor keuangan, dan infrastruktur di berbagai anggota ASEAN

“Upaya yang telah dilakukan selama ini telah mendapat dukungan dari lembaga jasa keuangan, baik nasional maupun asing, berupa kesediaan dan kesiapan untuk mendukung pendanaan program penghentian secara bertahap proyek dengan bahan bakar fosil,” ungkap Mahendra.

Baca Juga  Pemerintah Buka Rekrutmen 2,3 Juta ASN 2024, Ini Daftar Formasinya

Ia optimistis, negara anggota ASEAN mendukung ATSF dengan menjadikannya sebagai rujukan dalam pengembangan taksonomi di negara masing-masing. Upaya ini diyakini dapat menarik pelbagai investasi dari dalam maupun luar negeri, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan di ASEAN.

“Indonesia dan ASEAN harus dapat menjadi contoh dalam penerjemahan komitmen keuangan berkelanjutan menjadi aksi, proyek, dan benefit yang nyata bagi aspek sosial, lingkungan, dan bisnis,” tambah Mahendra.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *