in ,

Sri Mulyani dan Menkeu Thailand Bahas Reformasi Fiskal

Sri Mulyani dan Menkeu Thailand
FOTO: IST

Sri Mulyani dan Menkeu Thailand Bahas Reformasi Fiskal

Pajak.com, Bali – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan bilateral dengan Menkeu Thailand H.E. Arkhom Termpittayapaisith. Kedua menkeu membahas tentang pelbagai hal, salah satunya mengenai reformasi perpajakan.

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian Forum Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (1 st ASEAN Finance Ministers and Governor of Central Bank/AFMGM) di Nusa Dua, Bali. Kegiatan tersebut adalah bagian rangkaian dari Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Arkhom mengungkapkan, saat ini pemulihan ekonomi di Thailand belum terjadi, khususnya pada sektor pariwisata. Hal itu disebabkan masih terpuruknya kondisi ketenagakerjaan di sektor tersebut. Sementara, ekspor non-minyak dan gas (migas) masih terus menunjukkan penguatan, terutama untuk ekspor komoditas pangan dan kendaraan bermotor.

“Oleh karena itu, Thailand saat ini mengambil langkah penyehatan fiskal setelah mengalami kenaikan belanja negara untuk menangani pandemi sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Kondisi ini menyebabkan utang luar negeri meningkat tajam. Pemerintah Thailand akan berupaya melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara, serta berupaya untuk mengembalikan defisit ke bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com(30/9).

Baca Juga  Logika Baru Ekstensifikasi Perpajakan di Indonesia

Arkhom juga mengucapkan selamat dan apresiasinya kepada Indonesia selaku tuan rumah atas terselenggaranya 1st AFMGM. Thailand mendukung sepenuhnya dan memberi masukan yang konstruktif demi suksesnya puncak forum pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN yang rencananya akan diadakan pada Agustus 2023.

Sri Mulyani juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Thailand sebagai tuan rumah Forum Annual Meeting International Monetary Fund (IMF) dan World Bank pada tahun 2026 mendatang. Indonesia juga mengapresiasi kinerja ekonomi dan upaya Thailand dalam merumuskan kebijakan fiskal, salah satunya terkait reformasi perpajakan.

“Indonesia sendiri terus berupaya menjaga defisit APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yang pada tahun 2022 telah berada di bawah 3 persen dengan melanjutkan reformasi fiskal, termasuk perpajakan, dan extra effort untuk mendukung pemulihan dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui upaya menarik FDI (foreign direct investment), khususnya dalam sektor manufaktur, seperti indusri kendaraan listrik dan komponennya, serta hilirisasi mineral,” urai Sri Mulyani.

Baca Juga  Deddy Corbuzier: Jangan Telat Lapor SPT dan Padankan NIK-NPWP

Terkait reformasi perpajakan, Indonesia tengah melakukan transformasi terhadap lima pilar, yaitu penguatan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan proses bisnis, pembaruan sistem informasi dan basis data, dan penyempurnaan regulasi. Beberapa implementasi dari pilar itu adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan pengembangan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core tax. 

Dalam pertemuan ini kedua menkeu sepakat bahwa negara anggota ASEAN perlu menyikapi dengan bijak adanya permasalahan perbankan di Amerika Serikat di tengah masih belum meredanya tekanan inflasi global. Selain itu, Indonesia dan Thailand juga akan terus memperkuat kerja sama bilateral, utamanya dalam bidang logistik dan bea cukai.

Baca Juga  Regulasi Pembawaan Uang Tunai Jumlah Besar ke Lintas Negara

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *