in ,

Di Tokyo Sri Mulyani Tawarkan Insentif Fiskal Investasi EBT – IKN

Sri Mulyani Tawarkan Insentif Fiskal
FOTO: KBRI Tokyo

Di Tokyo Sri Mulyani Tawarkan Insentif Fiskal Investasi EBT – IKN

Pajak.com, Tokyo – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Joint Conference IMF-JICA (International Monetary Fund-Japan International Cooperation Agency), di Tokyo, Jepang, (14/2). Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani tawarkan insentif fiskal untuk para investor yang berkomitmen mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sekilas mengulas, Joint Conference IMF-JICA merupakan forum bagi para menteri dan gubernur bank sentral dari negara-negara Asia Pasifik, serta pejabat IMF dan JICA untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan terkini pascapandemi. Konferensi ini berfokus pada dua tema utama, yaitu ‘Economic Setbacks from the Pandemic and Fiscal Policies During the Exit Stage’ dan ‘The Role of Fiscal Policy in Addressing Climate Change Challenges and Ensuring a Shift to a More Resilient Economy’.

“Dalam pertemuan ini terutama fokus mereka adalah satu, mengenai transisi energi yang menuju renewable, bagaimana skenarionya, porsinya, direksinya, dan tentu saja dari kementerian keuangan (Indonesia) menawarkan insentif-insentif fiskal yang akan diberikan,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers yang dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), di Tokyo (14/2).

Baca Juga  DJP dan Singapura Bertukar Pengalaman Pengelolaan “Contact Center” Layanan Perpajakan 

Dengan demikian, forum ini  menghasilkan pembahasan mengenai kerja sama Indonesia dengan negara lain dan pihak swasta dalam menghasilkan energy transition partnership melalui kerja sama bilateral.

“Kerja sama ini untuk menjalankan transisi energi dengan berbagai negara dan swasta di dunia. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan Indonesia menurunkan emisi karbon, meningkatkan kemampuan Indonesia untuk membangun energi terbarukan, mengurangi energi berbasis batu bara,” jelas Sri Mulyani.

Selain itu, banyak pihak dalam Joint Conference IMF-JICA yang tertarik untuk ikut membangun IKN Nusantara di Kalimantan.  Terlebih Pemerintah Indonesia juga menawarkan insentif fiskal untuk para investor. Insentif fiskal yang diberikan, antara lain berupa tax holiday; supertax deduction; kemudahan fasilitas kepabeanan dan cukai khusus; ketentuan perpajakan khusus untuk pusat keuangan (financial center), seperti ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Baca Juga  Tingkatkan Produktivitas, Jerman Siapkan Insentif Pajak Lembur

“Bagaimana skenarionya, kemajuannya dan terutama kebijakan pembangunan IKN Nusantara, terutama perananan dari sektor swasta, dan pemaparan rencana jangka panjang pembangunan IKN sesuai undang-undang. Berbagai insentif fiskal (ditawarkan) untuk meningkatkan partisipasi swasta, internasional, atau global,” ungkap Sri Mulyani.

Selain menghadiri Joint Conference IMF-JICA, Sri Mulyani juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Jepang Shun’ichi Suzuki, (13/2). Menurutnya, Suzuki menyatakan, Jepang mendukung penuh komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, termasuk program Energy Transition Mechanism (ETM) yang akan mempercepat transisi energi bersih.

“Dukungan Jepang terhadap komitmen ini adalah berita yang bagus dan positif. Presiden Indonesia Joko Widodo pun mendorong konsep ETM di ASEAN Chairmanship and ASEAN+3 Chairmanship Indonesia 2023, dan akan melakukan lebih banyak showcase proyek energi bersih,” ungkap Sri Mulyani.

Ia menambahkan, Suzuki menyampaikan dukungannya terhadap Keketuaan Indonesia pada ASEAN dan ASEAN+3 2023, serta Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) untuk lebih fleksibel dalam menopang ketahanan ekonomi dan keuangan regional di tengah gejolak global.

Baca Juga  SPT Badan Wajib Melampirkan Laporan Keuangan yang Telah Diaudit?

“Presiden Indonesia Joko Widodo mendukung inisiatif Jepang untuk membangun fasilitas CMIM yang baru. Jepang akan mendukung peningkatan kapasitas dan peran AMRO (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office), khususnya untuk ASEAN+3 Finance Process, dengan menjajaki inisiatif baru dan memperkuat tata kelola dan inklusivitas,” ujar Sri Mulyani.

Jepang pun menyatakan, terus mendukung Indonesia dalam proses keanggotaan di Financial Action Task Force (FATF) pada akhir Februari 2023.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *