IMF Uraikan Pertumbuhan Ekonomi dan Saran Kebijakan Indonesia
Pajak.com, Jakarta – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 akan tumbuh kuat sebesar 5 persen. Selain memaparkan perekonomian Indonesia, IMF juga memberikan sejumlah kesimpulan dan saran untuk penentuan kebijakan yang diusung Pemerintah Indonesia pada tahun ini.
Hal ini disusun IMF setelah melakukan pertemuan tahunan dan berdiskusi secara konstruktif dengan pejabat di pemerintahan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga pemerintah lainnya, serta perwakilan sektor swasta dan masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Indonesia.
Asisten Direktur Departemen Western Hemisphere IMF Cheng Hoon Lim mengungkapkan, kebijakan Indonesia yang hati-hati, berwawasan ke depan, dan terkoordinasi dengan baik membantu Indonesia melewati kondisi perekonomian global yang sangat menantang pada 2022 dengan pertumbuhan yang sehat, inflasi yang menurun, dan sistem keuangan yang stabil dan profitable.
“Otoritas Indonesia menggunakan ruang kebijakan moneter dan fiskal secara fleksibel untuk memuluskan penyesuaian ekonomi terhadap guncangan global yang signifikan, sehingga menempatkan ekonomi Indonesia pada posisi yang baik bagi pertumbuhan yang kuat dan inklusif secara berkelanjutan,” kata Lim melalui keterangan pers dikutip Pajak.com, Sabtu (25/3).
Di sisi lain, Lim juga mengemukakan beberapa risiko yang akan dihadapi Indonesia. Secara umum, Lim menyatakan risiko Indonesia terbilang seimbang salah satunya dilatari pemulihan yang lebih cepat di Tiongkok atau meredanya tekanan inflasi global.
Menurutnya, dua kondisi tersebut dapat memperkuat permintaan ekspor Indonesia. Namun, Indonesia masih perlu waspada karena meningkatnya ketegangan geopolitik ke depannya juga dapat mengganggu rantai pasokan dan memperkuat tekanan inflasi. Selain itu, pengetatan kondisi keuangan global secara mendadak atau perlambatan global yang melemahkan neraca perdagangan dapat menekan rupiah.
Terlepas dari risiko tersebut, IMF mengapresiasi pencapaian target defisit anggaran 3 persen satu tahun lebih cepat dari jadwal yang direncanakan Pemerintah Indonesia. Sementara inflasi yang telah mencapai puncaknya 6 persen pada tahun lalu, diperkirakan akan kembali turun ke target BI sebesar 3 persen pada pertengahan 2024.
Lim pun menanggapi positif kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dirancang Pemerintah Indonesia. Hal ini, ditambah dengan harga komoditas yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat terbukti membantu meningkatkan penerimaan pajak.
Ia pun menyarankan agar kebijakan fiskal pada 2023 perlu tetap netral secara umum, dengan harapan dapat membantu Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya dengan tetap menjaga kredibilitas kebijakan. Kebijakan makro perlu fokus pada menjaga stabilitas dan membangun ruang kebijakan untuk merespons guncangan di masa depan.
“Manajemen ekonomi makro Indonesia telah menjaga ruang kebijakan dan menciptakan penyangga yang kuat untuk merespons guncangan. Di tengah ketidakpastian kondisi global, kebijakan perlu tetap gesit dan diarahkan untuk menjaga rekam jejak stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia yang kuat,” papar kepala misi IMF untuk Indonesia ini.
Lim juga menyarankan perlunya Indonesia melanjutkan reformasi struktural sekaligus mempromosikan lingkungan bisnis yang kondusif untuk membantu meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan menjadikannya lebih berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah juga layak dipuji atas pelbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam mereformasi pasar tenaga kerja dan sektor keuangan.
“Implementasi yang tepat dari beberapa legislasi omnibus serta reformasi lebih lanjut untuk mengurangi hambatan pada pasar tenaga kerja, meningkatkan iklim investasi—termasuk dalam kepastian hukum dan kebijakan serta menghapus sejumlah instrumen nontarif di perdagangan—mengembangkan sumber daya manusia, investasi dalam infrastruktur, dan memperdalam pasar keuangan akan berdampak baik bagi Indonesia,” urainya.
Dus, dengan strategi diversifikasi ekonomi pemerintah yang fokus pada sektor-sektor prioritas hilir dari komoditas ekspor, Indonesia dapat membantu meningkatkan lapangan kerja, ekspor, dan menghasilkan efek spillovers positif lintas sektor. Lim menilai, investasi asing membawa teknologi dan keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas industri lokal.
Ia juga mereferensikan analisis cost-benefit berkala perlu menjadi dasar penilaian terkait keberhasilan kebijakan hilirisasi. Selain itu, kebijakan industri juga harus dirancang untuk tidak menghalangi persaingan dan inovasi dan, pada saat yang sama, meminimalkan efek negatif.
“Dalam konteks ini, otoritas Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakan dalam negeri untuk mencapai tujuan meningkatkan nilai tambah dalam produksi dan menghapus pembatasan ekspor secara bertahap,” ucapnya.
Sementara dari sisi keuangan dan moneter, Lim menyebut BI telah senantiasa waspada dalam memantau perkembangan inflasi termasuk memperketat kebijakan moneter untuk mengatasi risiko inflasi.
“Kebijakan saat ini secara umum netral, dan sesuai. Namun, BI perlu siap bertindak tegas jika tekanan terhadap harga muncul kembali. Seiring normalisasi perekonomian, BI dapat mengambil tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter,” ujarnya.
Ia pun memuji kebijakan pengakhiran pembelian surat utang negara di pasar primer oleh BI. Namun, seperti kebijakan pada saat pandemi, kebijakan tersebut menurut Lim perlu dibatasi hanya pada periode disfungsi pasar yang serius, terikat oleh waktu, dengan jumlah yang diumumkan sebelumnya, dan dengan batas waktu yang jelas.
“Hal ini akan membantu menjaga independensi dan otonomi operasional BI. Mengembalikan dan meningkatkan survei tentang ekspektasi inflasi, juga akan memberikan kejelasan tentang dinamika harga dan memberikan informasi berharga dalam penyusunan kebijakan,” tegasnya.
Sistem keuangan Indonesia pun disebut Lim terlihat tangguh. Hal ini didasari oleh bank-bank yang memiliki penyangga dan pertumbuhan kredit yang cukup kuat. Lim bilang, dengan meredanya risiko sistemik, sudah tepat jika posisi kebijakan makroprudensial tidak diubah tahun ini dan bergerak menuju sikap yang lebih netral pada 2024.
Lim juga mengimbau agar otoritas keuangan mewaspadai kerentanan yang muncul, termasuk memantau dengan saksama dampak kenaikan suku bunga terhadap perbankan dan sektor korporasi.
“Dengan tingkat utang pemerintah yang tinggi pada neraca bank, melanjutkan kehati-hatian fiskal dan pengawasan bank yang ketat dapat meminimalkan risiko yang berasal dari hubungan antara bank dan pemerintah (the sovereign-bank nexus),” pungkasnya.
Comments