in ,

OJK Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

OJK Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
FOTO : IST

OJK Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan 

Pajak.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengungkapkan, ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 76/POJK.07/2016 dengan memerhatikan sinergi antara pemerintah, otoritas, dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Menurutnya, penyempurnaan ketentuan dalam POJK Nomor 3 Tahun 2023 tersebut memiliki beberapa tujuan. Mulai dari mendukung target pemerintah mencapai indeks inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024 dan program OJK untuk peningkatan indeks literasi keuangan, mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang dinamis, meningkatkan kuantitas kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan mengoptimalisasikan peran dari PUJK, mengakomodasi dampak perkembangan sektor jasa keuangan dengan tumbuhnya PUJK baru, serta mengoptimalisasi pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan dalam upaya peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan.

Baca Juga  Gubernur BI: Inflasi Indonesia Terendah di Dunia

“Literasi dan inklusi keuangan merupakan dua sisi yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan diharapkan dapat mendorong kualitas pengambilan keputusan keuangan dan pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Pajak.com pada Sabtu (25/03).

Ia menambahkan bahwa peningkatan literasi keuangan juga perlu diimbangi dengan peningkatan inklusi keuangan.

“Hal itu dapat ditempuh melalui ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, serta keberlangsungan terhadap akses lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga  Defisit APBN 2024 Diproyeksi Bertambah Rp 86,9 T dari PDB, Sri Mulyani Beberkan Penyebabnya

Adapun substansi penguatan POJK Nomor 3 Tahun 2023 diantaranya sebagai berikut. Pertama, pelibatan PUJK baru yang muncul sebagai dampak dari perkembangan sektor jasa keuangan dalam melakukan peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan.

Kedua, pengakomodasian perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan sehingga memberikan kesempatan bagi PUJK untuk menciptakan atau menggunakan cara/metode berbasis teknologi informasi dalam melakukan kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan.

Ketiga, peningkatan kuantitas pelaksanaan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan antara lain dengan mengoptimalisasikan peran PUJK dalam peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan dan pembatasan kerja sama paling banyak dengan 3 PUJK lain dalam penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

Keempat, penguatan pengawasan untuk pemenuhan aspek perlindungan konsumen dan masyarakat untuk peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan dengan penyampaian laporan rencana dan realisasi Literasi dan Inklusi Keuangan bukan hanya kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Sektoral, tetapi juga kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen.

Baca Juga  Kemolekan Bentang Alam dan Produk UMKM Kabupaten Sukabumi Dipromosikan di Apkasi Otonomi Expo 2024

Kelima, pengoptimalan pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan dalam upaya peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan.

Keenam, penguatan ketentuan terkait tata kelola pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan oleh PUJK.

Ketujuh, penegasan sanksi bagi PUJK yang melakukan pelanggaran ketentuan.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *