Hilirisasi Nikel Ciptakan Surplus Neraca Perdagangan
Pajak.com, Jakarta – Program hilirisasi industri pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap surplus neraca perdagangan nasional. Berkat hilirisasi nikel yang ciptakan surplus neraca perdagangan, tercatat lebih dari 30 miliar dollar AS masuk ke Indonesia. Hal itu diutarakan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Untung Rugi Larangan Ekspor Mineral Mentah, (12/6).
“Peningkatan ekspor dari hasil hilirisasi membantu menciptakan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran yang berdampak positif pada stabilitas nilai tukar rupiah dan indikator ekonomi makro. Dari sisi industri dalam negeri, hilirisasi industri pertambangan juga memberikan dampak yang cukup besar. Investasi baru dalam sektor besi baja telah tumbuh pesat, meskipun mayoritas investor berasal dari luar negeri,” ungkap Septian.
Selain itu, hilirisasi nikel mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, di daerah Weda Bay, Obi, Morowali, dan Konawe dengan jumlah tenaga kerja yang meningkat mencapai puluhan ribu dan rata-rata gaji di atas upah minimum regional (UMR). Seperti diketahui, di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Halmahera Tengah, Maluku Utara, berkembang pengolahan mineral dan produksi komponen baterai berupa litium.
Dengan pelbagai manfaat itu, Septian mengungkapkan, pemerintah tengah mengintegrasikan hilirisasi ke tahap yang lebih optimal untuk dapat menarik investasi.
“Tapi proses hilirisasi tidak mudah dan menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan, salah satunya adalah besarnya investasi yang dibutuhkan.
Rata-rata, proyek hilirisasi dalam industri pertambangan memiliki biaya yang cukup besar, di atas 1 miliar dollar AS. Oleh karena itu, selain modal ekuitas, juga dibutuhkan pinjaman dari bank,” ungkapnya.
Septian menyebutkan, lembaga keuangan internasional dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memberikan dukungan pendanaan yang signifikan untuk proyek hilirisasi di Indonesia.
“Diakui juga bank dalam negeri ikut aktif dalam pembiayaan tersebut, dengan rata-rata 30 persen modal ekuitas dan sisanya berasal dari pinjaman bank.
Kami menilai, edukasi kepada sektor perbankan perlu terus dilakukan agar tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai hilirisasi ini,” ujarnya.
Kemudian, tantangan paling krusial yang dihadapi Indonesia adalah perihal pembatasan perdagangan yang diciptakan oleh negara-negara lain. Produk hasil pertambangan, seperti nikel, kerap dikenakan tindakan anti-dumping dan anti-subsidi oleh Uni Eropa.
“Untuk itu, negara lain, seperti India dan Korea (Selatan) juga telah memulai investigasi terhadap produk tersebut. Jika produk hilirisasi dari industri pertambangan juga terkena hambatan serupa, hal ini dapat menjadi masalah besar karena akan mengurangi daya saing Indonesia di pasar internasional,” kata Septian.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Irwandy Arif mengungkapkan, di tengah pelbagai tantangan, hilirisasi nikel paling melesat di industri mineral dan batu bara (minerba).
“Kalau kita lihat yang paling pesat perkembangannya hilirisasi nikel, di mana sudah lebih dari 100 smelter yang ada yang mengarah kepada industri besi baja, dengan produk NPI (nickel Pig Iron) dan feronikel,” kata Irwandy.
Sementara, produk komoditas pertambangan lainnya yang sudah mengembangkan hilirisasi adalah tembaga. Terdapat tiga perusahaan besar yang melakukan hilirisasi industri tembaga, yakni PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Comments