BLT El Nino Berakhir, Pemerintah Salurkan BLT Baru pada Februari
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) baru bertajuk Mitigasi Risiko Pangan mulai Februari 2024, menggantikan program BLT El Nino yang telah berakhir pada Desember 2023. Rencananya, BLT yang telah dianggarkan senilai Rp 11,25 triliun ini akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, BLT ini akan disalurkan selama tiga bulan, yakni Januari–Maret 2024, dengan besaran Rp 200.000 per bulan, sehingga totalnya Rp 600.000 per KPM. Meskipun periode pelaksanaannya dimulai pada Januari 2024, Airlangga menyebut BLT tersebut rencananya baru akan disalurkan pada Februari 2024.
“Tiga bulan pertama diberikan sekitar bulan Februari, yang besarannya Rp 200 ribu per bulan, ini menggantikan Program El Nino yang kemarin diberikan di akhir tahun sebesar Rp 200 ribu per bulan juga selama dua bulan,” kata Airlangga usai pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP), di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Pajak.com, Rabu (31/1).
BLT ini diberikan sebagai upaya mitigasi melonjaknya inflasi pangan seiring dengan adanya pergeseran musim panen dan hari besar keagamaan. Airlangga juga memastikan kalau pemerintah akan terus mengevaluasi program penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan ini per tiga bulan.
“BLT Mitigasi Risiko Pangan ini akan dievaluasi tiga bulan lagi, apakah perlu diperpanjang atau tidak, tergantung kondisi pangan di lapangan,” imbuhnya.
Target BLT Mitigasi Risiko Pangan merupakan penerima BLT sebelumnya, yakni BLT El Nino. Adapun data penerima BLT ini berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos), yang telah melakukan verifikasi dan validasi.
Nantinya, BLT ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia, yang telah ditunjuk sebagai penyalur sejak program BLT El Nino. Airlangga berharap, BLT Mitigasi Risiko Pangan dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, serta menjaga daya beli dan kesejahteraan mereka di tengah tantangan ekonomi global dan nasional.
Selain BLT Mitigasi Risiko Pangan, pemerintah juga sepakat untuk membagikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per penerima manfaat selama 6 bulan, terhitung mulai Januari hingga Juni 2024. Layaknya BLT, bantuan pangan yang akan diberikan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) ini juga akan dievaluasi setiap tiga bulan.
Untuk mendukung kelancaran dan kecepatan, mekanisme penyaluran bantuan pada setiap kantor desa maupun kelurahan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Perum BULOG, PT Pos Indonesia, dan perangkat daerah setempat. Dalam pelaksanaan penyaluran, PBP yang menerima akan disesuaikan dengan daftar nominatif.
Selain itu, PT Pos Indonesia juga akan melakukan pembaruan data beras yang telah disalurkan kepada PBP secara real-time sehingga dapat dipantau ketepatan alokasinya. PT Pos Indonesia juga akan memfasilitasi penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan, yang telah ditunjuk sebagai penyalur sejak program BLT El Nino.
Airlangga mengklaim, berbagai kebijakan intervensi pasar yang dilakukan pemerintah telah mampu menahan laju kenaikan harga pangan selama ini. Kebijakan yang dimaksud meliputi pemberian bantuan pangan beras kepada 21,3 juta KPM, BLT El Nino, penyaluran beras SPHP, masifnya operasi pasar murah dan gerakan pangan murah di daerah, serta bantuan biaya logistik melalui fasilitasi distribusi pangan.
“Optimalisasi intervensi pasar tetap menjadi prioritas untuk dilanjutkan di 2024 guna menjaga stabilitas harga pangan, termasuk bantuan pangan maupun BLT Mitigasi Risiko Pangan sebagai kelanjutan BLT El Nino,” terangnya.
Airlangga mengungkapkan, inflasi diperkirakan masih akan terjaga stabil dan terkendali dalam rentang sasaran di 2024, tetapi beberapa risiko tetap perlu diwaspadai karena dapat memberikan tekanan inflasi. Tekanan tersebut terutama berasal fluktuasi harga komoditas global akibat tensi geopolitik maupun fenomena El Nino yang masih berlangsung.
Selanjutnya, ia juga menuturkan tujuh langkah strategis yang telah disepakati dalam HLM TPIP untuk konsisten menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2024. Pertama, melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal, yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kedua, mengendalikan inflasi kelompok volatile food agar dapat terkendali di bawah 5 persen, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang. Ketiga, menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Keempat, memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan. Kelima, memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.
Keenam, memperkuat sinergi TPIP-TPID antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Ketujuh, memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
“Kita harapkan, inflasi 2024 tetap terjaga stabil dan menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif,” pungkas Airlangga.
Comments