Penerimaan Tembus 102,11 Persen, KPP Pratama Bandung Cibeunying Beri Penghargaan ke Wajib Pajak
Pajak.com, Bandung – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying sepanjang tahun 2023 tembus sebesar 102,11 persen. Kepala KPP Pratama Bandung Cibeunying Hasti Garini pun secara langsung beri penghargaan kepada Wajib Pajak yang berkomitmen baik dan berkontribusi besar terhadap penerimaan tersebut.
“Target penerimaan pajak tahun 2023 Rp 3,081 triliun, kemudian realisasinya tembus di angka Rp 3,146 triliun atau sebesar 102,11 persen. Tren capaian pajak yang tembus di atas 100 persen ini terjadi dalam tiga tahun terakhir (hattrick). Pada 2022 tembus 114,47 persen atau Rp 2,943 triliun, lalu 2021 di angka 106,72 persen atau Rp 1,980 triliun. Paling besar sumbernya tetap tidak bisa dipungkiri dari pelat merah atau perusahaan negara. Karena memang karakter wilayah kami dominasi kantor pemerintahan atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” ungkap Hasti dalam acara Tax Gathering 2024, dikutip Pajak.com, (15/3).
Ia memperkenalkan bahwa KPP Pratama Bandung Cibeunying melayani dan mengawasi enam kecamatan di Kota Bandung, yakni Bandung Wetan, Cibeunying Kidul, Sumur Bandung, Coblong, Cibeunying Kaler, dan Cidadap. KPP mengadminstrasi 202.735 Wajib Pajak, terdiri 14.312 Wajib Pajak badan, 191 Wajib Pajak instansi pemerintah, dan 188.232 Wajib Pajak orang pribadi.
“Pada tahun 2024 KPP Pratama Bandung Cibeunying mendapat target yang tidak sedikit, yakni di angka Rp 3,498 triliun. Tentu target yang cukup menantang. Strategi yang sudah kami ancang-ancang, diantaranya dengan mengoptimalkan peningkatan data-data Wajib Pajak di wilayahnya, termasuk di dalamnya optimalisasi data pemadanan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak),” ungkap Hasti.
Ia pun mengajak Wajib Pajak untuk memadankan NIK dan NPWP sebelum 30 Juni 2024. Sampai dengan Februari 2024, pemadanan NIK dan NPWP di KPP Pratama Bandung Cibeunying telah mencapai sekitar 79,15 persen.
“Tahun 2024 akan menjadi tonggak sejarah baru bagi sistem perpajakan di Indonesia. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) telah merencanakan PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan) atau core tax administration system (CTAS) akan diimplementasikan mulai 1 Juli 2024,” imbuh Hasti.
Ia juga menyebutkan bahwa KPP Pratama Bandung Cibeunying telah meraih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada tahun 2021 dan tengah berupaya mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Oleh karena itu, kami meminta dukungan seluruh stakeholder agar kami dapat mewujudkan ZI WBBM dengan tidak menawarkan apapun. Setiap pelayanan perpajakan yang kami berikan tidak dipungut biaya,” tambah Hasti.
Beberapa Wajib Pajak yang meraih penghargaan atas kontribusi terbesar pada penerimaan KPP Pratama Bandung Cibeunying, yaitu:
- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk;
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
- PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- PT Pos Indonesia (Persero);
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- PT Pertamina Patra Niaga;
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Roy Gumilar Hadinata; dan
- Raymond Christino Hadinata.
Comments