NPWP Cabang Tidak Lagi Diperlukan, Pahami Ketentuannya
Pajak.com, Jakarta – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022 menegaskan, Wajib Pajak yang memiliki kantor cabang tidak lagi diperlukan mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang. Kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2024 ini merupakan implementasi dari penggunaan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Lantas, bagaimana ketentuannya? Pajak.com akan mengulasnya untuk Anda.
“Mulai 1 Januari 2024, Wajib Pajak tidak mendaftarkan kantor cabang, tapi cukup dengan melakukan perubahan data untuk mendapatkan NITKU atas kantor cabang tersebut dalam sistem DJP (Direktorat Jenderal Pajak),” tulis DJP dalam laman resmi, dikutip Pajak.com, (7/9).
Simpelnya, NITKU akan sebagai pengganti NPWP Cabang. Apabila Wajib Pajak tidak melakukan perubahan data dan DJP mendapatkan informasi adanya kantor cabang tersebut, maka otoritas dapat melakukan perubahan data secara jabatan. Adapun perubahan data secara jabatan itu disertai dengan penerbitan NITKU atas kantor cabang.
Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan, Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha di beberapa tempat, maka NPWP menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Hanya saja akan kami tambahkan nomor baru (NITKU) yang auto generated by system menggunakan core tax administration system (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan). NIK digunakan sebagai basis identitas PKP (Pengusaha Kena Pajak). Saat melakukan transaksi, PKP juga perlu mencantumkan NITKU dalam faktur pajak tersebut. Tidak perlu dihapal, karena akan auto generated oleh sistem informasi yang akan kami coba pasang pada 2024,” jelas Suryo.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), NPWP adalah nomor yang digunakan dalam administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak serta sebagai identitas diri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.
NPWP Pusat merupakan NPWP utama yang dimiliki baik oleh orang pribadi maupun badan yang didapat ketika pertama kali membuat NPWP untuk diri perorangan maupun untuk badan yang beralamat sesuai tempat tinggal atau tempat kedudukan. Sementara, NPWP Cabang adalah NPWP yang merupakan turunan dari NPWP pusat untuk kepentingan administrasi perpajakan.
Nomor NPWP terdiri atas 3 bagian, yaitu:
- Kode unik;
- Kode Kantor Pajak (KPP); dan
- Kode pusat/cabang.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 PMK Nomor 112 Tahun 2022, NITKU adalah nomor identitas yang diberikan untuk tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. NITKU akan berisi 22 digit nomor yang terdiri atas 16 digit NPWP Pusat dan 6 digit nomor urut sesuai dengan jumlah cabang yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
NITKU diharapkan dapat membuat proses administrasi perpajakan dengan lebih efektif dan efisien. Seperti yang telah dikemukakan Dirjen Pajak Suryo Utomo, salah satu contoh penerapan NITKU adalah saat Wajib Pajak atau PKP membuat faktur pajak.
NITKU diberikan DJP kepada Wajib Pajak melalui laman resmi otoritas (djponline.pajak.go.id), atau alamat pos elektronik/surel Wajib Pajak, contact center DJP, dan/atau saluran lainnya.
Comments