“Tantangan dari PNBP sumber daya alam kehutanan adalah pertama, dominasi dari PNBP sisi kehutanan dan basis kayunya masih sangat tinggi, dan pengawasan jelas perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Tantangan pengelolaan PNBP SDA kehutanan lainnya adalah diperlukan upaya berkelanjutan untuk penegakan hukum dan optimalisasi dari aset negara, termasuk aset yang dinilai masih idle,” jelas Sri Mulyani.
Dengan demikian, kebijakan PNBP SDA kehutanan tahun 2023 akan diarahkan untuk optimalisasi produksi, penyempurnaan regulasi, dan perbaikan tata kelola. Sri Mulyani menegaskan, penyempurnaan regulasi tata kelolanya dan optimalisasi dari sisi produksi menjadi hal yang sangat penting. Perbaikan tata kelola itu, diantaranya adalah pembebasan layanan dokumen perhutanan sosial; tata kelola menggunakan sistem single window; penagihan dan pengawasan serta pengendalian terhadap wajib bayar; peningkatan kapasitas sistem pembayaran dan pengawasan secara online menggunakan aplikasi SIMPONI; peningkatan kapasitas SDM; serta tata kelola dari PNBP secara on-line.
“Kita juga perlu untuk optimalisasi produksinya dari mulai intensifikasi dan diversifikasi tarif dari PNBP-nya untuk sektor lingkungan hidup, penyesuaian harga patokan, perizinan yang berbasis multiusaha, peningkatan produktivitas, optimalisasi produktivitas, pembebasan dana reboisasi untuk tanaman yang masuk dalam silviculture intensive (SILIN), dan optimalisasi bidang jasa lingkungan wisata alam serta reaktivasi wisata lingkungan,” kata Sri Mulyani.
Comments