Memahami Sistem ATR yang Dikembangkan Otoritas Pajak Shanghai
Pajak.com, Shanghai – Di penghujung tahun 2023, otoritas pajak Shanghai mengumumkan akan mengembangkan sistem Advance Tax Ruling (ATR) secara aktif, demi meningkatkan kepastian pajak bagi Wajib Pajak, khususnya bagi perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan Pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan layanan dan administrasi pajak bagi perusahaan besar, sehingga meningkatkan kepastian dalam penerapan aturan pajak. Sejatinya, apa itu ATR dan bagaimana sistem ATR yang diterapkan? Yuk, kita pahami sistem ATR yang tengah dikembangkan otoritas pajak Shanghai.
Sebuah tonggak sejarah dicapai Tiongkok pada 29 Desember 2023, ketika otoritas pajak Shanghai mengeluarkan peraturan sementara untuk mengatur sistem ATR. Mengutip Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), ATR merupakan pernyataan tertulis dari otoritas pajak yang memberikan kepastian tentang konsekuensi pajak dari transaksi tertentu yang akan atau sedang dilakukan oleh Wajib Pajak.
Dalam implementasinya, ATR bertujuan untuk mencegah sengketa pajak, mempermudah administrasi pajak, dan meningkatkan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak. Peraturan sementara yang dikeluarkan oleh otoritas pajak Shanghai, yang secara resmi disebut Peraturan Sementara untuk ATR, adalah peraturan pertama di Tiongkok yang mengatur sistem ATR secara komprehensif.
Peraturan ini berlaku untuk semua perusahaan alias Wajib Pajak badan di Shanghai, tanpa memandang ukuran. ATR Shanghai memberikan sarana proaktif bagi Wajib Pajak (dan pemotong pajak) untuk menavigasi kompleksitas hukum pajak, memastikan mereka dapat membuat keputusan yang tepat, seraya tetap mematuhi kewajiban pajak mereka.
Diterbitkannya peraturan ATR merupakan langkah penting bagi Shanghai untuk memperkuat lingkungan yang stabil, transparan, dan ramah bisnis, sekaligus mewujudkan komitmen Pemerintah Tiongkok terhadap tata kelola berbasis aturan dan administrasi yang responsif. Upaya ini juga mendefinisikan ATR sebagai layanan yang disediakan oleh otoritas pajak, berakar pada kepercayaan bersama antara otoritas pajak dan perusahaan, yang diinisiasi sebagai tanggapan atas permohonan dari perusahaan untuk mendapatkan bimbingan tentang penerapan hukum dan peraturan pajak terhadap masalah-masalah terkait pajak di masa depan yang kompleks.
Adapun peraturan ini mencakup berbagai materi pajak, seperti penetapan harga transfer, pengenaan pajak atas transaksi digital, dan perlakuan pajak atas pengaturan keuangan khusus. Namun, ada beberapa materi pajak berada di luar cakupan ATR, yakni:
– Hal-hal yang tidak memiliki rencana proyek yang pasti atau tidak akan terjadi dalam dua tahun;
– Hal-hal yang tidak memiliki tujuan bisnis yang masuk akal atau secara eksplisit dilarang oleh hukum dan peraturan;
– Hal-hal yang sudah memiliki ketentuan yang jelas dalam hukum dan peraturan pajak saat ini yang dapat diterapkan secara langsung; dan
– Hal-hal lain yang tidak berlaku untuk ATR.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang ingin mengajukan ATR dapat mengirimkan permohonan mereka ke otoritas pajak tingkat kota atau kabupaten. Permohonan tersebut harus mencakup dokumen-dokumen sesuai kebutuhan sebagai berikut:
– Sebuah formulir Permohonan ATR; di mana pemohon harus menjelaskan isi permohonan, termasuk hal-hal yang akan diputuskan, pendapat preferensial, dampak pada operasi bisnis dan pembayaran pajak, perusahaan terkait, tahun pajak yang berlaku, beserta dasar hukumnya;
– Sebuah Formulir Pengakuan ATR;
– Persetujuan dari otoritas yang berwenang lainnya (jika diperlukan);
– Dokumen pendukung, seperti kontrak, perjanjian, risalah rapat, atau laporan studi kelayakan; serta
– Informasi lain yang diperlukan oleh otoritas pajak.
Jika permohonan ATR diterima dan diputuskan, otoritas pajak Shanghai yang meninjau akan mengeluarkan Surat Pendapat ATR kepada Wajib Pajak. Surat Pendapat tersebut akan mencakup rincian seperti perusahaan terkait, masalah pajak, pendapat ATR, dan dasar hukumnya.
Lebih lanjut, proses ATR di Shanghai dapat dihentikan sebelum penerbitan Surat Pendapat jika terjadi beberapa kondisi sebagai berikut:
– Atas permintaan Wajib Pajak untuk penghentian ATR;
– Ketika Wajib Pajak gagal memberikan informasi yang diperlukan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses peninjauan; ataupun
– Setelah mengidentifikasi kondisi lain yang memerlukan penghentian proses putusan.
Peraturan tersebut juga menekankan bahwa ATR adalah layanan pajak khusus untuk perusahaan, dan tidak merupakan tindakan administratif yang secara substansial memengaruhi hak dan kewajiban perusahaan. Dengan demikian, upaya hukum berupa peninjauan administratif atau peninjauan pengadilan tidak tersedia. Dalam hal sengketa pajak, Wajib Pajak badan perlu mencari upaya hukum terkait tindakan administratif tertentu.
Comments