Luhut: Pemerintah Berencana Naikkan Pajak Kendaraan
Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah berencana untuk naikkan pajak kendaraan bermotor berbahan bakar fosil atau bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, penerimaan pajak tersebut akan dialokasikan untuk subsidi transportasi umum, seperti Kereta Cepat Jakarta – Bandung (Whoosh) dan Light Rail Transit (LRT).
“Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik, sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos, seperti LRT atau kereta cepat. Kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara. Rencana kenaikan pajak kendaraan bermotor ini telah diusulkan ke presiden dalam rapat kabinet,” ungkap Luhut dalam acara peresmian perusahaan mobil listrik (BYD Co Ltd) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dikutip Pajak.com, (19/1).
Di sisi lain, perkembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri merupakan bagian penting dalam menjaga daya saing Indonesia sebagai hub otomotif di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Untuk itu, Luhut berharap, masyarakat Indonesia agar dapat segera mengubah kebiasaan dengan beralih dari kendaraan berjenis bahan bakar ke kendaraan battery electric vehicle (BEV) untuk lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat untuk generasi mendatang.
“Pemerintah melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan,” tambahnya.
Selain untuk subsidi transportasi umum, menaikkan pajak kendaraan akan menjadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar, seperti DKI Jakarta.
“Pemerintah juga sudah melakukan berbagai cara semisal perbaikan infrastruktur transportasi, penerapan ganjil-genap, hingga akselerasi pengembangan kendaraan listrik. Ini kesempatan bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, membuat kita lebih sehat, dan mengurangi subsidi berobat yang sampai Rp 10 triliun yang kemarin diberikan Menteri Kesehatan (Budi Gunadi) Sadikin. Pemerintah ingin memperbaiki kualitas udara lewat penerapan standar emisi euro 4 dan euro 5 bagi kendaraan bermotor. Ini akan membuat kualitas solar atau bensin kita bagus. Kemudian kita juga akan membuat kualitas daripada BBM kita, dikurangi sulfurnya,” jelas Luhut.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia atau Association of Carbon Emission Experts Indonesia (ACEXI) Muhamad Fajar Putranto berpandangan, transportasi merupakan sektor prioritas yang perlu difokuskan untuk menavigasikan pengurangan emisi karbon di Indonesia.
Ia menyebut, transportasi merupakan sektor terbesar kedua emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 23 persen. Di sisi lain, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 15,93 persen year-on-year pada kuartal I-2023.
“Kenapa sektor transportasi? Karena selain penyumbang emisi terbesar, inefisiensi pada sektor transportation akan memengaruhi sistem logistik. Sektor logistik ini pengaruhnya besar ke bisnis. Di Indonesia, porsi bisnis logistik itu sekitar 27-29 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). PDB kita itu sekitar Rp 16.000 triliun. Kalau macet, spending loss untuk bisnis. Belum lagi biaya transportasi (12,04 persen terhadap PDB), biaya administrasi (4,52 persen terhadap PDB), dan biaya penyimpanan (9,47 persen terhadap PDB). Efisiensi pada biaya logistik diperlukan untuk mengurangi disparitas harga antarprovinsi. Jadi, Indonesia harus bisa menyesuaikan masalah-masalahnya,” ungkap Fajar dalam seminar yang diadakan oleh ACEXI, di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, (14/12).
Comments