KTT Iklim Paris Gagal Sepakati Pajak Emisi Perkapalan Global
Pajak.com, Paris – Pertemuan di Paris yang membahas isu-isu perubahan iklim dan keuangan (Paris Summit on Finance and Climate) atau KTT Iklim Paris gagal mencapai kesepakatan tentang usulan pajak global atas emisi perkapalan atau pengiriman (shipping). Padahal, pajak tersebut diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor perkapalan dan memberikan dana bagi negara-negara berkembang.
Pajak global atas emisi perkapalan adalah salah satu usulan yang dibahas di Pertemuan untuk Pakta Pembiayaan Global Baru yang diselenggarakan di Paris pada 22–23 Juni 2023. Pertemuan yang dipimpin Presiden Prancis Emmanuel Macron sebagai tuan rumah KTT Iklim Paris ini dihadiri oleh para pemimpin dunia dan tokoh keuangan yang bertujuan untuk menemukan solusi atas perubahan iklim dan kemiskinan.
Usulan pajak tersebut didasarkan pada prinsip “siapa yang mencemari, siapa yang membayar” dan bertujuan untuk mendorong sektor perkapalan atau pengiriman untuk beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Beberapa ahli percaya bahwa pajak atas pengiriman saja bisa menghasilkan 100 miliar dolar AS per tahun, dan dukungan kuat terhadapnya di Paris akan memberikan kemenangan simbolis bagi Macron.
Dalam KTT Iklim Paris tersebut, Macron memaparkan bahwa sektor pengiriman tidak pernah dikenakan pajak, padahal seharusnya demikian. Namun, menurutnya, Tiongkok dan AS tidak setuju dengan usulan pajak tersebut.
“Tanpa keterlibatan Tiongkok, AS, dan beberapa negara Eropa kunci, pajak ini tidak akan berpengaruh sama sekali,” katanya dikutip Pajak.com, Sabtu (24/6).
Beberapa negara besar seperti Tiongkok dan AS memang terbilang sulit mendukung usulan tersebut dengan alasan berbeda. Tiongkok, sebagai negara dengan volume pengiriman terbesar di dunia, mengkhawatirkan dampak pajak tersebut terhadap perekonomian dan perdagangan global.
Tiongkok juga menuntut agar negara-negara maju memberikan bantuan teknis dan finansial kepada negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi mereka.
“Kami mengkhawatirkan dampak pajak global atas emisi pengiriman terhadap perekonomian dan perdagangan global. Kami juga menuntut agar negara-negara maju memberikan bantuan teknis dan finansial kepada negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi mereka. Kami berharap ada solusi yang lebih inklusif dan adil untuk menangani masalah perubahan iklim,” ujar Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang dalam pertemuan itu.
Sementara itu, AS, sebagai negara dengan emisi terbesar kedua di dunia, menganggap pajak tersebut tidak adil dan tidak efektif. Utusan Iklim AS John Kerry yang didampingi oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan, pajak tersebut akan memberatkan industri pengiriman di AS yang diklaim telah menerapkan standar lingkungan yang tinggi.
“Kami menolak usulan pajak global atas emisi pengiriman karena kami menganggapnya tidak adil dan tidak efektif. Pajak tersebut akan memberatkan industri pengiriman AS yang sudah menerapkan standar lingkungan yang tinggi dan berkontribusi besar terhadap perekonomian global. Kami juga menolak untuk memberikan dana kepada negara-negara berkembang tanpa syarat dan transparansi,” jelas Kerry.
Namun, Janet Yellen berdiplomasi dengan mengatakan kalau pihaknya menyambut baik usulan pajak ini sebagai “ide yang bermanfaat”.
“Saya sepakat dengan alasan Macron mengapa pajak ini layak diterapkan, dan AS akan mempertimbangkannya,” katanya.
Lebih lanjut, Yellen mengungkapkan kebahagiannya bahwa AS dan Tiongkok dapat berkolaborasi dalam perang melawan perubahan iklim, dengan Qiang juga hadir.
“Sebagai dua ekonomi terbesar di dunia, kita memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam isu-isu global. Ini adalah sesuatu yang dapat kita lakukan dan sesuatu yang diharapkan dunia dari kita,” ucap Yellen.
Apakah masih ada harapan untuk mewujudkan pajak global atas emisi pengiriman? Usulan tersebut masih bisa diadopsi di pertemuan Organisasi Maritim Internasional (IMO) pada bulan Juli mendatang. IMO adalah badan PBB yang mengatur atau menetapkan regulasi tentang sektor pengiriman melalui laut.
IMO telah menetapkan target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pengiriman sebesar 50 persen pada tahun 2050 dibandingkan dengan tahun 2008. Namun, untuk mencapai target tersebut, diperlukan tindakan yang lebih ambisius dan kolaboratif dari semua pihak yang terlibat.
KTT Iklim Paris juga diwarnai oleh kritikan beberapa aktivis dan organisasi nonpemerintah yang menganggap bahwa Pertemuan Paris sebagai kurang ambisius dan konkret. Mereka pun mendesak para peserta KTT untuk memastikan bahwa negara-negara kaya berkomitmen untuk meringankan utang negara-negara miskin, termasuk pembatalan pinjaman.
Mereka juga mendesak agar ada klausul penangguhan utang untuk negara-negara yang terkena dampak bencana iklim. Selain itu, mereka menyoroti ketimpangan dan ketidakadilan dalam sistem keuangan global yang merugikan negara-negara berkembang.
“Kami kecewa dengan hasil Pertemuan Paris yang tidak memberikan solusi nyata bagi negara-negara berkembang yang menghadapi krisis iklim dan keuangan. Kami juga menuntut agar sistem keuangan global direformasi untuk mengakhiri praktik-praktik yang merampas sumber daya dan hak-hak negara-negara berkembang,” kata Njoki Njoroge Njehu, Direktur Eksekutif Daughters of Mumbi Global Resource Center dan anggota Gerakan Jubilee Utang Afrika.
Comments