Kanada Optimistis Damai dengan AS soal Wacana Pajak Digital
Pajak.com, Ottawa – Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland mengaku optimistis Pemerintah Kanada akan damai dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) tentang wacana pengenaan pajak layanan digital (digital service tax/DST) pada perusahaan teknologi besar oleh Pemerintah Kanada mulai Januari 2024. Pajak baru ini akan memberlakukan tarif 3 persen atas pendapatan dari layanan digital yang melebihi 20 juta dollar AS yang diperoleh perusahaan multinasional di Kanada. Ini akan mencakup pendapatan dari mesin pencari, platform media sosial, dan e-commerce.
Pajak layanan digital tersebut memang ditujukan untuk mengatasi tantangan pemajakan perusahaan raksasa digital seperti Google dan Amazon yang dapat mencatat keuntungan mereka di negara-negara berpajak rendah. Namun, Pemerintah AS telah berulang kali menentang wacana pengenaan pajak tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu tidak adil karena membedakan perusahaan AS. Mereka pun mendesak Pemerintah Kanada untuk membatalkan rencana tersebut.
“Saya berada di Washington pekan lalu dan kami memiliki beberapa percakapan yang baik tentang DST, termasuk di tingkat pejabat. Saya tetap optimistis bahwa kami akan dapat mencapai pemahaman dengan mitra AS kami,” kata Freeland kepada wartawan di Ottawa, Kanada, dikutip dari Reuters, Sabtu (4/11).
Sebelumnya, Pemerintah Kanada mengumumkan pada awal tahun 2023 akan melanjutkan rencana perpajakan tersebut, setelah bersedia menunda selama dua tahun untuk memberi ruang bagi konsensus global tentang pemajakan perusahaan multinasional. Sayangnya, proses negosiasi kesepakatan pajak global berlangsung berlarut-larut, dan ditunda lebih lanjut pada Juli 2023 untuk memberi ruang bagi lebih banyak negosiasi.
Negara-negara selain Kanada yang belum menerapkan DST setuju untuk menunggu kesepakatan global setidaknya satu tahun lagi, demi mencapai konsensus bersama tentang rincian pajaknya. Pemerintah Kanada pun menyatakan tidak dapat menyetujui penundaan pemberlakuan pajak layanan digital lebih lanjut tanpa adanya jadwal yang jelas kapan kesepakatan perpajakan multinasional global mulai berlaku.
Selain itu, Freeland menyatakan pembekuan lebih lanjut akan menempatkan Kanada dalam posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara yang telah mengumpulkan pendapatan pajak digital di bawah rezim pajak yang sudah ada sebelumnya. Lebih dari 140 negara berencana untuk menerapkan kesepakatan pada tahun 2021 yang akan merevisi aturan lama, tentang bagaimana yurisdiksi dapat memajaki perusahaan multinasional yang secara luas dianggap ketinggalan zaman.
Pemerintah Kanada menegaskan bahwa penting bagi mereka untuk membela kepentingan nasional, seraya tetap mendukung pencapaian konsensus internasional. Betapa tidak, proses meluncurkan pajak semacam itu telah berlarut-larut, dan beberapa negara yang merencanakan pajak layanan digital nasional telah setuju untuk membekukannya hingga akhir tahun ini atau menghapusnya sama sekali setelah pilar pertama dari kesepakatan berlaku pada 2025 atau kemudian.
Bagian pertama dari kesepakatan dua pilar akan mengalokasikan kembali hak perpajakan pada sekitar 200 miliar dollar AS keuntungan dari perusahaan multinasional terbesar dan paling menguntungkan ke negara-negara tempat penjualan mereka terjadi. Freeland mengatakan, Kanada sudah dalam proses menerapkan pilar kedua, yang meminta yurisdiksi untuk menetapkan tarif pajak minimum global sebesar 15 persen pada 2024.
Comments