DJP Rilis Yurisdiksi AEoI 2024, Ini Daftar Lengkapnya

DJP Rilis Yurisdiksi AEoI 2024, Ini Daftar Lengkapnya

Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah rilis daftar yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information atau AEoI) tahun 2024. Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Pengumuman Nomor PENG-2/PJ/2024 mengungkapkan, daftar terbaru yang dirilis itu untuk melaksanakan amanat dari Pasal 16 huruf a dan huruf b PMK 70/2017 s.t.d.t.d PMK 19/2018.

Beleid tersebut mengharuskan DJP untuk mengumumkan daftar tersebut kepada publik melalui laman resmi DJP atau Kementerian Keuangan.

“Dengan ini kami umumkan daftar yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan … sebagaimana terlampir,” kata Suryo dalam pengumuman tersebut, dikutip Pajak.com, Rabu (13/03).

Sebagaimana diketahui, AEoI merupakan sistem pertukaran informasi keuangan secara otomatis antarnegara yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi pajak dan memerangi penghindaran pajak. AEoI memungkinkan otoritas pajak negara-negara partisipan untuk saling bertukar informasi keuangan Wajib Pajak secara periodik dan sistematis.

Informasi yang dipertukarkan melalui AEoI mencakup berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, gaji, dan pensiun. Selain itu, informasi lain seperti perubahan tempat tinggal, kepemilikan harta tidak bergerak, dan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga termasuk dalam pertukaran ini.

Adapun yang dimaksud dengan negara partisipan AEoI adalah negara-negara yang telah menandatangani dan/atau mengaktivasi Multilateral Competent Authority Agreement on AEoI, yang menyampaikan informasi keuangan kepada negara lain yang juga merupakan penandatangan. Sementara itu, negara tujuan adalah negara-negara yang menerima informasi keuangan dari negara partisipan lain.

Lebih lanjut, Suryo juga menyebut bahwa pembaruan ini mengikuti penambahan jumlah yurisdiksi yang telah menandatangani dan/atau mengaktivasi Multilateral Competent Authority Agreement on AEoI. Kesepakatan ini, yang diakui sebagai kerangka kerja multilateral untuk kerja sama bilateral dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis, memungkinkan hubungan AEoI tetap bilateral antara para penandatangan.

Daftar yang diperbarui ini mencakup 112 yurisdiksi partisipan dan 82 yurisdiksi tujuan pelaporan, menandai peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat 110 yurisdiksi partisipan dan 81 yurisdiksi tujuan pelaporan. Artinya, merujuk pada daftar tersebut, ada dua negara tambahan pada partisipan yakni Georgia dan Ukraina; serta satu yurisdiksi tambahan pada tujuan pelaporan.

Berikut adalah daftar lengkap yurisdiksi partisipan berdasarkan Pengumuman DJP Nomor PENG-2/PJ/2024:

1. Afrika Selatan
2. Albania
3. Andorra
4. Anguilla
5. Antigua dan Barbuda
6. Arab Saudi
7. Argentina
8. Aruba
9. Australia
10. Austria
11. Azerbaijan
12. Bahama
13. Bahrain
14. Barbados
15. Belanda
16. Belgia
17. Belize
18. Bermuda
19. Brasil
20. Brunei Darussalam
21. Bulgaria
22. Cile
23. Curacao
24. Denmark
25. Dominika
26. Ekuador
27. Estonia
28. Finlandia
29. Georgia
30. Ghana
31. Gibraltar
32. Greenland
33. Grenada
34. Guernsey
35. Hong Kong
36. Hungaria
37. India
38. Inggris Raya
39. Irlandia
40. Islandia
41. Italia
42. Jamaika
43. Jepang
44. Jerman
45. Jersey
46. Kaledonia Baru
47. Kanada
48. Kazakhstan
49. Kenya
50. Kepulauan Cayman
51. Kepulauan Cook
52. Kepulauan Faroe
53. Kepulauan Marshall
54. Kepulauan Turks dan Caicos
55. Kepulauan Virgin Britania
56. Kolombia
57. Korea
58. Kosta Rika
59. Kroasia
60. Kuwait
61. Latvia
62. Lebanon
63. Liechtenstein
64. Lituania
65. Luksemburg
66. Makau
67. Maladewa
68. Malaysia
69. Malta
70. Mauritius
71. Meksiko
72. Monako
73. Montserrat
74. Nauru
75. Nigeria
76. Niue
77. Norwegia
78. Oman
79. Pakistan
80. Panama
81. Prancis
82. Peru
83. Polandia
84. Portugal
85. Pulau Man
86. Qatar
87. Republik Ceko
88. Republik Slovakia
89. Rumania
90. Rusia
91. Saint Kitts dan Nevis
92. Saint Lucia
93. Saint Vincent dan Grenadines
94. Samoa
95. San Marino
96. Selandia Baru
97. Seychelles
98. Singapura
99. Sint Maarten
100. Siprus
101. Slovenia
102. Spanyol
103. Swedia
104. Swiss
105. Thailand
106. Tiongkok
107. Turki
108. Ukraina
109. Uni Emirat Arab
110. Uruguay
111. Vanuatu
112. Yunani

Berikut adalah daftar lengkap yurisdiksi tujuan pelaporan, dikutip dari Pengumuman DJP Nomor PENG-2/PJ/2024:

1. Afrika Selatan
2. Albania
3. Andorra
4. Arab Saudi
5. Argentina
6. Australia
7. Austria
8. Azerbaijan
9. Barbados
10. Belanda
11. Belgia
12. Brasil
13. Cile
14. Curacao
15. Denmark
16. Ekuador
17. Estonia
18. Finlandia
19. Georgia
20. Ghana
21. Gibraltar
22. Greenland
23. Grenada
24. Guernsey
25. Hong Kong
26. Hungaria
27. India
28. Inggris Raya
29. Irlandia
30. Islandia
31. Italia
32. Jamaika
33. Jepang
34. Jerman
35. Jersey
36. Kanada
37. Kazakhstan
38. Kenya
39. Kepulauan Cook
40. Kepulauan Faroe
41. Kolombia
42. Korea (Republik)
43. Kroasia
44. Latvia
45. Liechtenstein
46. Lituania
47. Luksemburg
48. Maladewa
49. Malaysia
50. Malta
51. Mauritius
52. Meksiko
53. Monako
54. Nigeria
55. Norwegia
56. Pakistan
57. Panama
58. Prancis
59. Peru
60. Polandia
61. Portugal
62. Pulau Man
63. Republik Ceko
64. Republik Slovakia
65. Rusia
66. Saint Kitts dan Nevis
67. Saint Lucia
68. San Marino
69. Selandia Baru
70. Seychelles
71. Singapura
72. Siprus
73. Slovenia
74. Spanyol
75. Swedia
76. Swiss
77. Thailand
78. Tiongkok
79. Turki
80. Ukraina
81. Uruguay
82. Yunani