DPR Apresiasi Kanwil DJP Riau atas Penerimaan Pajak Rp 23,16 T
Pajak.com, Riau – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhidin M Said apresiasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau (Kanwil DJP Riau) atas realisasi penerimaan pajak yang terhimpun sebesar Rp 23,16 triliun pada tahun 2023 atau setara dengan 103,39 persen dari target yang ditetapkan Rp 22,40 triliun.
“Penerimaan negara di Provinsi Riau hendaknya tetap terjaga dengan baik, bahkan bisa menjadi contoh dan model yang bisa diikuti oleh daerah lain di Indonesia. Pencapaian Kanwil DJP Riau mencapai pertumbuhan sebesar 6,41 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor yang paling dominan dalam sumbangan penerimaan DJP adalah sektor sawit, yang diikuti oleh sektor perdagangan besar non-sawit, pertambangan, administrasi pemerintahan, dan industri pengolahan,” ungkap Muhidin dalam Kunjungan Kerja Banggar DPR, di Kanwil DJP Riau, dikutip Pajak.com, (1/4).
Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa Riau yang merupakan provinsi terbesar dalam produksi minyak sawit di Indonesia. Riau memiliki peran yang sangat signifikan dalam menggerakkan perekonomian nasional.
“Sektor kelapa sawit, dengan berbagai subsektornya, berkontribusi secara substansial terhadap pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah (Riau) ini. Data menunjukkan bahwa sektor kelapa sawit Riau mampu menyumbangkan sekitar 37.24 persen dari total penerimaan pajak Kanwil DJP Riau atau setara dengan Rp 8.62 triliun. Industri minyak goreng kelapa sawit, sebagai salah satu subsektor utama dalam industri kelapa sawit memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan minyak goreng bagi konsumen di dalam negeri,” jelas Muhidin.
Selain itu, hasil perdagangan minyak goreng kelapa sawit juga mampu memfasilitasi distribusi dan ekspor produk turunan. Hal ini menjadi sumber devisa penting bagi perekonomian nasional.
“Partisipasi DPR dalam kunjungan ini mencerminkan tekad yang kuat untuk memperjuangkan kemajuan pembangunan di tingkat daerah. Dengan sinergi yang semakin kokoh antara entitas pemerintah pusat dan daerah diharapkan aspirasi untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan akan lebih mudah tercapai. Harapan besar juga tersemat pada dampak positif yang mungkin ditimbulkannya terhadap perkembangan ekonomi serta infrastruktur di Provinsi Riau,” ujar Muhidin.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJP Provinsi Riau Ahmad Djamhari memaparkan strategi yang telah disusun untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2024 secara holistik.
“Kebijakan dan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan bertujuan untuk memperkuat pengamanan penerimaan pajak, dengan fokus pada pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis sumber penerimaan,” ungkap Ahmad.
Ia memastikan, Kanwil DJP Riau terus berupaya untuk melakukan penyuluhan yang melibatkan pihak ketiga, seperti pelaksanaan program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) dari 22 kampus di Riau, pelayanan pengembangan bisnis melalui program Business Development Services (BDS), serta integrasi inklusi kesadaran pajak dalam sistem pendidikan.
Comments