“Dinamika inilah yang harus dijadikan salah satu faktor yang akan memengaruhi postur APBN dan kebijakan ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal kita tahun 2023. Ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, seperti terjadinya potensi resesi, stagflasi, dan juga dari sisi eskalasi geopolitik harus masuk dalam perhitungan, baik pemerintah maupun DPR. Melihat berbagai tantangan itu, APBN akan terus responsif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang genting dan rumit, namun tetap harus pruden, serta terjaga transparansi dan akuntabilitasnya,” ungkap Sri Mulyani.
Dengan mitigasi itu, pemerintah optimistis dapat mengelola risiko di tahun 2023 dan menjaga rentang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatawarta menambahkan, semua lembaga, tidak terkecuali DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga harus memangkas anggaran belanja sebagai tambahan dana cadangan pemerintah.
“Semua tidak terkecuali. Seperti yang dijelaskan Bu Menkeu (Sri Mulyani), tiap-tiap kementerian dan lembaga disuruh memilih sendiri, mana yang prioritas,” jelas Isa kepada awak media, usai Rapat Kerja Bersama DPR.
Comments