“Sebagai contoh, bencana alam besar seperti gempa, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah pada September 2018, mengakibatkan kerusakan dan kerugian ekonomi sekitar Rp 18,5 triliun. Namun, dana cadangan bencana di dalam APBN untuk mendanai kegiatan tanggap darurat, hibah rehabilitasi, rekonstruksi kepada pemerintah daerah masih berada di bawah nilai kerusakan dan kerugian tersebut, yaitu sekitar Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun. Oleh karena itu, PFB hadir untuk menutup celah pendanaan atau financing gap, mempercepat proses penanganan bencana,” kata Febrio.
Dari sisi operasional, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat bakal bersinergi dalam pengaturan PFB, mulai dari pengusulan pendanaan sampai dengan tahap penyaluran. Hal ini agar penanganan bencana lebih tepat waktu dan sasaran.
“PFB akan dikelola secara kredibel untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat Indonesia dan internasional. Dengan meningkatnya kepercayaan ini, PFB tidak hanya akan menjadi kantong kedua Menteri Keuangan dalam pendanaan bencana, melainkan menjadi sumber utama pendanaan penanggulangan bencana ke depannya. BKF akan terus mengawal guna memastikan terwujudnya hal tersebut,” tegas Febrio.
Eks dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini menambahkan, PFB tidak hanya bisa memobilisasi dana, tetapi juga melakukan investasi dan akumulasi dana untuk meningkatkan kesiapan pemerintah, baik pada tahap prabencana, darurat bencana, maupun pascabencana, termasuk transfer risiko.
“Dengan karakteristik bisnis tanpa mengutamakan keuntungan, PFB juga diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan membangun kembali dengan lebih baik dengan fokus melindungi masyarakat paling terdampak, yaitu masyarakat miskin dan rentan. BLU pengelola PFB diantaranya dapat memberikan fasilitas pendanaan bergulir yang sangat murah untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang terdampak bencana, selain memberikan bantuan tunai,” jelas Febrio.
Comments