Pajak.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan lima tantangan utama perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Meliputi pemulihan ekonomi global yang tidak merata, pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas sistem keuangan, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat.
Selain itu, kebutuhan inklusi ekonomi dan keuangan yang semakin nyata, serta dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau. Perry Warjiyo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ini juga menyampaikan terdapat enam respons kebijakan yang dilakukan untuk menjawab tantangan utama perekonomian Indonesia pasca pandemi tersebut.
Pertama, sinergi bauran kebijakan nasional untuk pemulihan ekonomi antara pemerintah dengan BI, OJK, dan LPS. “Antara lain melalui sinergi pembukaan sektor ekonomi, pemulihan korporasi, dan pembiayaan perbankan bagi dunia usaha,” jelasnya pada diskusi publik ISEI bertema Sinergi, Inovasi, dan Inklusi Keuangan untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi yang dilaksanakan secara virtual, pada Jumat (29/10).
Kedua, seluruh instrumen bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, berkoordinasi erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
“Ketiga, digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, antara lain implementasi QRIS, elektronifikasi, BI-FAST, dan regulatory reform,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, sistem pembayaran BI-FAST akan mulai diluncurkan pada pekan kedua Desember 2021, yang pada tahap awal difokuskan untuk layanan transfer kredit individual. Adapun batas atas biaya transfer yang dikenakan oleh perbankan dan lembaga keuangan setelah BI-FAST berjalan ditetapkan Rp 2.500 per transaksi.
Keempat, implementasi reformasi struktural sebagai strategi percepatan transisi menuju negara maju, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta pembangunan infrastruktur.
Kelima, mendorong inklusi ekonomi dan keuangan melalui pemberdayaan ekonomi dan UMKM.
“Serta keenam, kebijakan keuangan hijau untuk sustainabilitas sebagai upaya untuk memitigasi risiko sistemik akibat perubahan iklim,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Perry juga melantik pengurus pusat ISEI (PP ISEI) dan Persatuan Istri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PI ISEI) untuk periode kepengurusan 2021-2024, yang terwakili dari akademisi, pelaku dunia usaha serta pemangku kebijakan.
Ia mengajak pengurus PP ISEI 2021–2024, untuk dapat menyampaikan pemikiran-pemikiran untuk mendukung dan berkontribusi bagi perekonomian nasional, akademik dan masyarakat.
Comments