“Sudah bukan lagi penyesuaian pada 2023 Oktober, tapi betul-betul kita start karena kami akan jalankan rolling out secara bersamaan. Tidak lagi piloting,” jelas Suryo.
Ia menjelaskan, core tax merupakan sistem yang akan memperbaiki proses bisnis DJP, utamanya dalam aspek pembayaran pajak. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, membayar pajak harus semudah membeli pulsa.
“Walau membeli pulsa dan membayar pajak itu beda. Kalau pulsa kita beli Rp 100 ribu dapat pulsa selesai, pulsa kita pakai. Kalau membayar pajak kita bicara tahun pajak, bulan pajak,” kata Suryo.
Selain aspek pembayaran, proses bisnis yang akan diotomatisasi, yaitu pendaftaran Wajib Pajak, pemrosesan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya, dukungan pemeriksaan dan penagihan, hingga fungsi taxpayer accounting. Ketentuan lebih rinci tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018.
DJP menekankan betapa krusialnya pengembangan core tax. Sebab sistem teknologi informasi yang dimiliki otoritas, yakni SIDJP, tidak bisa mengakomodir seluruh kebutuhan. SIDJP belum mendukung proses bisnis pemeriksaan, penagihan, serta fungsi sistem akuntansi yang terintegrasi (taxpayer account management). Pada saat yang bersamaan, SIDJP harus mampu menangani 1 juta pencatatan per hari, sekitar 17,4 juta surat pemberitahuan (SPT) tahunan, data dan informasi dari pihak ketiga, serta pertukaran data dari yurisdiksi/negara.
Dengan demikian, ada empat tujuan pengembangan core tax. Pertama, mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien. Kedua, membangun sinergi yang optimal antar lembaga. Ketiga, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Keempat, meningkatkan penerimaan negara.
Comments