Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui sinergi lintas kementerian/lembaga menyatakan siap menyukseskan penyelenggaraan Presidensi Group of 20 (G20) yang akan diselenggarakan pada tahun 2022. Pada pertemuan Jalur Sherpa yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri, misalnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan akan berfokus pada pembahasan area kerja sama non-keuangan.
Hal itu meliputi bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, energi, lingkungan dan perubahan iklim, pertanian, ekonomi digital, antikorupsi, perdagangan-investasi-industri, serta pariwisata dan pemberdayaan perempuan. Di jalur ini, akan terdapat 11 Kelompok Kerja (Working Group) dan 1 kelompok inisiatif yang diampu berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta 10 pertemuan non-pemerintah atau Engagement Group.
“Inklusivitas adalah kata kunci Presidensi G20 Indonesia. Indonesia tidak hanya akan memerhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan. Ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia,” kata Retno.
Berkaca ketika Indonesia menjadi Anggota Dewan Keamanan PBB beberapa waktu yang lalu, lanjut Retno, Indonesia kerap kali menjembatani berbagai kepentingan negara berkembang ke forum internasional. Hal ini menurut dia akan terus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia ketika secara resmi ditunjuk untuk memegang Presidensi G20.
“Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia Afrika dan Amerika Latin termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia. Kita juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan perempuan, pemuda, akademisi, dunia usaha, dan parlemen,” ujarnya.
Comments