Apkasi Dorong Belanja Dalam Negeri Pemerintah Rp 1.171 T di APN 2023
Pajak.com, Jakarta – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dorong belanja produk dalam negeri pada Pengadaan Barang Jasa (PBJ) pemerintah mencapai 95 persen atau senilai Rp 1.171 triliun. Komitmen ini disampaikan oleh Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan pada pembukaan Apkasi Procurement Network 2023: Expo & Forum (APN 2023) di Hall C, Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta.
“APN 2023 yang berlangsung 27-28 November 2023 merupakan salah satu bentuk dari peran dan inisiatif Apkasi dalam mendukung pemerintah mencapai target yang telah ditetapkan. Melalui momentum ini, pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga (K/L) dapat berinteraksi langsung dengan para penyedia barang dan jasa untuk membeli produk yang masih dibutuhkan untuk tahun anggaran 2023, atau paling tidak mencari produk yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2024,” ungkap Sutan Riska dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (29/11).
Bupati Dharmasraya ini menekankan bahwa pergelaran APN 2023 bukan hanya sekadar exhibition, melainkan juga memberikan pembelajaran kepada para pengguna anggaran terkait dengan pengelolaan PBJ melalui workshop dan business matching yang menjadi side event.
“Kami juga membuka ruang konsultasi kepada pengunjung pemda dan penyedia barang/jasa dengan LKPP (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” ujar Sutan Riska.
Sebagai mitra strategis pemerintah, Apkasi membuka diri untuk bekerja sama dengan multipihak, termasuk swasta.
“Misalnya, dalam APN 2023 kami siap berkolaborasi dengan perusahaan dan asosiasi yang siap membangun jaringan infrastruktur internet sehingga tingkat penetrasinya mampu mencapai daerah terpencil, terluar dan tertinggal sebagai syarat modal suatu daerah dalam bertransformasi secara digital berbasiskan internet,” ujar Sutan Riska.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan LKPP Yulianto Prihhandoyo mengapresiasi langkah Apkasi yang mempertemukan pengguna anggaran dengan pihak swasta selaku penyedia barang/jasa dalam APN 2023.
“Fokus kerja PBJ secara nasional sesuai lima arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya di pemerintahan, diantaranya, meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), meningkatkan porsi usaha mikro kecil dan koperasi, memastikan transpraransi PBJ, mengupayakan efisiensi belanja Pemerintah dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah. Hal ini penting karena setiap Rp 400 triliun PDN berdampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja dan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 -1,8 persen,” ungkap Yuli.
Dengan demikian, LKPP menyambut baik pergelaran APN 2023 yang melibatkan pihak swasta. Dengan begitu, swasta dapat memperkenalkan ragam produknya dengan efektif.
“Di sisi lain, katanya, para pengguna anggaran juga bisa melihat-lihat dan bertanya mengenai produk-produk yang akan dibelinya. Jadi semangatnya melalui digelarnya APN 2023 ini kita bisa membelanjakan anggaran pemerintah sebijak mungkin dan uangnya mengalir ke dalam negeri,” ujar Yuli.
Ia mengingatkan, ekspektasi publik terhadap PBJ pemerintah adalah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan melibatkan sektor swasta—menggerakkan ekonomi lokal dengan merangkul para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah masing-masing.
“Ekspektasi selanjutnya bagaimana pemerintah mampu memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara serta mengurangi celah tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa. Atas ekspektasi inilah, pihaknya merespons dengan menyiapkan instrumen digitalisasi PBJ,” tegas Yuli.
Ia memastikan, pemerintah terus berupaya mengintegrasikan sistem PBJ agar tujuan dari target e-purchasing dapat tercapai, yakni mudah, cepat, transparan, akses pasar luas, tertelusur, pengiriman dan pembayaran terintegrasi, serta mampu mendeteksi dini transaksi mencurigakan.
“Kami sedang menyiapkan new platform katalog yang harapannya bisa segera dilaunching dalam tahun ini juga,” tambah Yuli.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro. Ia menilai, langkah Apkasi melibatkan pihak swasta dalam kegiatan APN 2023 patut diacungi jempol.
“Perlu disadari bahwa membangun daerah itu tidak bisa selalu berharap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebagai tulang punggungnya, kita membutuhkan seluruh kekuatan untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Maka tugas pemimpin adalah menggerakkan semua potensi tersebut. Kegiatan APN 2023 menjadi salah satu strategi dengan mempertemukan pihak swasta dengan pemda,” ungkap Suhajar.
Ia menegaskan, dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi memastikan pihak swasta nasional telah mendapatkan cukup perhatian dari para pemimpin dan pengguna anggaran.
“Inilah yang kemudian mendasari adanya imbauan agar belanja APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) dan APBD minimal 40 persennya adalah produk dalam negeri. Belanjalah di dalam negeri agar ekonomi nasional bergerak,” kata Suhajar.
Ia berpandangan, landasan tujuan terselenggaranya acara PDN mengacu pada APBD yang angkanya sekitar Rp 1.200 triliun dan dengan kantong terbesarnya ada di pemerintah kabupaten yang sekitar Rp 700 triliun.
“Misal setengahnya saja dari angka tersebut, maka ada potensi anggaran sekitar Rp 300-400 triliun yang bisa dibelanjakan, dan kalau mereka belanjanya 60 persen PDN, maka ada perputaran sekitar Rp 200 triliun pembelian barang dan jasa ke swasta, termasuk juga para UMKM yang berada di kabupaten-kabupaten terpencil sekalipun. Inilah harapan presiden agar minimal seperempat anggaran pemerintah yang dibelanjakan bisa menghidupkan perekonomian dalam negeri,” pungkas Suhajar.
Comments