in ,

Menkeu: Tidak Semua Fasilitas Kantor Kena Pajak Natura

Tidak hanya soal pajak natura, Sri Mulyani juga mengklarifikasi dengan persepsi bahwa semua warga negara yang nomor induk kependudukan (NIK) akan dikenakan pajak.

“Banyak yang bilang kalau punya NIK itu harus bayar pajak, ini judul berita yang salah dan sangat salah. Jadi itu hoaks. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memang akan mengatur penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP (nomor pokok wajib pajak). Namun tidak semua yang memiliki KTP wajib membayar pajak. NIK sebagai NPWP ini menyederhanakan administrasi pajak kita,” jelas Sri Mulyani.

Ia memastikan, mekanisme pengenaan pajak tetap sama seperti sebelumnya. Pajak tidak dikenakan kepada WP yang baru memiliki NIK atau tidak punya pekerjaan. Ketentuan senada juga berlaku pada pekerja yang penghasilannya tidak memenuhi persyaratan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Baca Juga  Anggota Komisi XI DPR RI Apresiasi Kinerja DJP

“Kalau enggak ada pendapatan, ya enggak kena pajak. Kalau Anda pekerja tapi tidak mencapai PTKP juga tidak perlu bayar pajak. Tapi kalau di atas PTKP baru kena pajak,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan, UU HPP merupakan bekal untuk meneruskan perjalanan Indonesia yang tengah mengalami disrupsi luar biasa akibat Covid-19. UU HPP mendorong reformasi perpajakan yang akan membawa kemajuan untuk bangsa.

“Reformasi yang dilakukan pada masa pandemi ini diharapkan menjadi momentum yang tepat untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global dan diharapkan dapat menjadi instrumen multi dimensional objektif, yaitu fungsi penerimaan pajak yang bersamaan dengan pemberian insentif untuk mendukung dunia usaha pulih, namun tidak menjadikan administrasinya semakin sulit,” jelasnya.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *