Selanjutnya, pemerintah harus meningkatkan investasi—komponen kedua terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi. Caranya, dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Dari sisi ekspor impor, Panja Pertumbuhan menyarankan pemerintah untuk melindungi komoditas unggulan, khususnya pangan. Kebijakan impor perlu dilakukan agar tidak mendistorsi produktivitas dan kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah juga harus memperkuat industri berorientasi ekspor serta memperkuat industri yang dapat mengganti bahan baku impor,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kesepakatan dan saran yang disampaikan DPR akan menjadi rambu bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2022 yang akuntabel, kredibel, dan seimbang. RUU APBN 2022 itu nantinya akan disampaikan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2021 mendatang.
“Pembahasan yang disampaikan sangat produktif, proaktif, dan konstruktif. Tetap kritikal, substantif, jelas. Tidak sekadar mengetok. Kita tentu sangat menghargai pengawalan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Kita akan memaksimalkan seluruh ruang porsi kebijakan. Di sisi lain, kita menyadari dinamika yang cukup tinggi dari dalam dan luar negeri,” jelas eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Sri Mulyani memastikan, kesepakatan Panja Pertumbuhan akan menjadi navigasi pilihan kebijakan. “Semoga pembahasan substantif terus kita jaga dalam rangka pemulihkan ekonomi nasional,” tutupnya.
Comments