in ,

DPR dan Pemerintah Sepakati Rincian Asumsi Dasar Makro 2025

Rincian Asumsi Dasar Makro 2025
Foto: DPR RI

Rincian Asumsi Dasar Makro 2025 yang Disepakati Pemerintah dan DPR

Pajak.com, Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakati rincian asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan yang akan menjadi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Kesepakatan diputuskan dalam rapat kerja pemerintah dan Komisi XI DPR.

Sebelum pengambilan kesepakatan antara Komisi XI DPR dan pemerintah, rapat didahului dengan laporan Panitia Kerja (Panja) Pertumbuhan Ekonomi dan Transfer ke Daerah, Panja Penerimaan Negara, serta Panja Inflasi dan Nilai Tukar.

Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir membacakan kesimpulan hasil rapat kerja tersebut, meliputi asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025 dengan target pertumbuhan ekonomi telah ditetapkan pada kisaran 5,1 persen – 5,5 persen, sementara inflasi dipatok berada pada kisaran 1,5 persen – 3,5 persen.

Baca Juga  Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Baru, APINDO: Langkah Memuluskan Transisi Pemerintahan 

“Nilai tukar rupiah, awalnya pemerintah mengajukan pada rentang Rp 15.300-Rp 15.900 per dollar AS (Amerika Serikat). Namun, sesuai hasil pembahasan Panitia Kerja Komisi XI DPR, nilai tukar yang disepakati berada dalam kisaran Rp 15.300 – Rp 15.900 per dollar AS. Sedangkan untuk tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun yang akan dirilis pada tahun 2025, pemerintah bersama DPR menetapkan target di tingkat sebesar 6,9 persen – 7,2 persen,” urai Kahar, dikutip Pajak.com, (10/6).

Komisi XI DPR dan pemerintah juga menyetujui upaya pemerintah untuk menempuh berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara sebesar 12,14 persen – 12,36 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Pemerintah dan Bank Indonesia mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui kebijakan dan program pengendalian inflasi, nilai tukar, dan stabiliasi sistem keuangan,” tegas Kahar.

Baca Juga  Sambut Wamenkeu II Thomas Djiwandono, Sri Mulyani Harapkan Kolaborasi Penyusunan RABN 2025

Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025 lainnya yakni target pembangunan yang disepakati pemerintah dan Komisi XI DPR, diantaranya menetapkan tingkat pengangguran terbuka yang harus berada dalam kisaran 4,5 persen – 5,0 persen, tingkat kemiskinan 7,0 persen – 8,0 persen, dan gini rasio pada rentang 0,379 – 0,382.

“Hal yang menarik, awalnya pemerintah tidak mencantumkan angka terkait kemiskinan ekstrem, namun setelah pembahasan, akhirnya dimunculkan target nol persen sesuai yang ada pada APBN tahun 2024. Sementara itu, indikator pembangunan seperti nilai tukar petani (NTP) ditetapkan dalam kisaran 115-120 dan nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 105-108. Angka ini jauh lebih tinggi dari angka yang diajukan pemerintah, yaitu 113-115 untuk NTP dan 105-108 untuk NTN,” jelas Kahar.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Panja atas kerja kerasnya turut menjaga APBN secara baik.

Baca Juga  Mendag Ungkap Penyelesaian Perjanjian IEU – CEPA Capai 90 Persen, Apa Untungnya bagi Indonesia?

“Hal itu sangat berguna bagi pemerintah dalam menyusun RAPBN 2025 kedepan, utamanya manfaat APBN untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas seluruh masukan yang diberikan, semoga ini akan menjadi sebuah awalan yang baik dan kredibel bagi APBN 2025,” pungkas Sri Mulyani.

Baca juga:

Tetapkan RAPBN 2025, Pemerintah Lanjutkan Reformasi dan Penegakan Hukum Pajak https://www.pajak.com/pajak/tetapkan-rapbn-2025-pemerintah-lanjutkan-reformasi-dan-penegakan-hukum-pajak/.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *