in ,

Mengenal KEM-PPKF dalam Menyusun RAPBN

KEM-PPKF
FOTO: IST

Mengenal KEM-PPKF dalam Menyusun RAPBN

Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, ke Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR). Secara harfiah, apa definisi dan isi dari KEM-PPKF? Mengutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pajak.com akan mengulasnya untuk Anda.

Definisi KEM-PPKF

KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang berisi ulasan mendalam terkait gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal.

Secara spesifik, KEM memerinci ulasan mengenai perkembangan ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun berikutnya. Gambaran ini akan jadi asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi landasan dalam menyusun pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.

Sementara, PPKF memuat arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan tahunan yang akan ditempuh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, mengurai isu-isu strategis, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Dengan demikian, KEM-PPKF disusun setiap tahun untuk dijadikan panduan penyusunan RAPBN tahun berikutnya.

Isi KEM-PPKF

KEM-PPKF berisi, antara lain kondisi ekonomi makro dan postur makro fiskal, kebijakan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, program prioritas, serta analisis risiko fiskal. Rangkaian informasi ini diperlukan agar anggaran yang disusun menjadi relevan dan tetap fokus pada misi menuju Indonesia berdaulat, maju, adil dan makmur.

Hal yang ada di dalam KEM-PPKF menjadi pertimbangan dalam penyusunan RAPBN untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama rakyat melalui DPR.

Baca Juga  Tetapkan RAPBN 2025, Pemerintah Lanjutkan Reformasi dan Penegakan Hukum Pajak
KEM-PPKF tahun 2025

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengungkapkan bahwa dokumen KEM PPKF tahun 2025 memberikan gambaran kondisi perekonomian global dan domestik serta tantangan dan peluang yang dimiliki sebagai bahan pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR untuk menyusun RAPBN 2025.

Dokumen KEM PPKF tahun 2025 disusun di tengah belum optimalnya pemulihan sosial ekonomi pascapandemi, serta munculnya berbagai risiko dan ketidakpastian, terutama yang bersumber dari dinamika geopolitik yang berimbas pada kinerja perdagangan dan investasi global, serta gejolak di pasar keuangan global akibat fenomena higher for longer suku bunga global.

Secara simultan, dokumen KEM PPKF tahun 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan. Adapun masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi struktural untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Dalam KEM-PPKF 2025, asumsi makro yang diproyeksikan pemerintah, antara lain memuat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1 – 5,5 persen; inflasi 1,5 – 3,5 persen; nilai tukar Rp 15.300 – Rp 16.000 per dollar Amerika Serikat (AS); suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun 6,9 – 7,3 persen; harga minyak mentah Indonesia 75 – 85 dollar AS per barel; lifting minyak 580 – 601 ribu barel per hari (bph); lifting gas bumi 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *