Pajak.com, Jakarta – Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 fokus mendanai perluasan program perlindungan sosial (perlinsos), bukan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah harus lebih selektif dalam menggunakan anggaran di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.
Pemerintah fokus anggaran APBN untuk perlindungan sosial (perlinsos), hentikan kereta cepat, kita tidak mati ya karena itu. Pembangunan kereta cepat kabarnya mau pakai SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran). Gila enggak? SILPA mau dipakai kereta cepat, tapi 9 juta rakyat yang harusnya mendapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dihapus oleh Bu Risma,” kata Faisal Basri dalam webinar Bincang APBN 2022, pada (18/10).
Sebagai informasi, Menteri Sosial Tri Rismaharini telah menghapus lebih dari 9 juta masyarakat miskin dari daftar penerima bantuan iuran (PBI) JKN tahun 2021. Kementerian Sosial (Kemensos) merilis bahwa 9 juta data yang dihapus karena terdiri dari data 434.835 orang meninggal, data ganda sebanyak 2.584.495, dan data mutasi sebanyak 833.624, dan data tidak sesuai lainnya.
Namun, Faisal tetap menilai, sebanyak 143 juta rakyat Indonesia masih berstatus rentan dan penuh kekhawatiran. Kelompok masyarakat ini memiliki pendapatan sekitar Rp 25 ribu sebelum pandemi dan semakin terpuruk setelah dilakukan beragam pembatasan mobilitas.
Selain itu, menurutnya, proyek yang dirasa kurang urgen lainnya adalah pembangunan lumbung pangan dan pemindahan ibu kota baru di Kalimantan.
“Enggak perlu uang dari pemerintah asal pemerintahnya sediakan lahan jalan itu, cuma nanam singkong. Negara hari begini bikin food estate menghasilkan singkong, kemahalan APBN-nya. Rakyat bisa bikin tidak pakai food estate,” ujarnya.
Comments