in ,

Stop Kereta Cepat, APBN 2022 Fokus Perlindungan Sosial

Faisal berharap, kementerian keuangan seharusnya bisa menjadi rem bagi seluruh kementerian/lembaga dan dapat memberi pandangan secara rasional mengenai kebijakan maupun anggaran kepada presiden.

“Kementerian keuangan bukan mengiyakan yang diinginkan para menteri dan presiden. Tunjukkan konsekuensinya. Seperti dulu Pak Budiono (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2005—2008) dan Bu Sri Mulyani berani mengatakan ‘tidak’ pada pembangunan monorel,” kata Faisal.

Menurut alumnus Universitas Vanderbilt Amerika Serikat ini, jika pemerintah tidak berpihak pada rakyat, maka proses pemulihan ekonomi nasional tidak akan membentuk pola huruf W, melainkan berpola huruf K. Artinya, pemulihan ekonomi tidak merata, sebagian masyarakat ada yang mengalami perbaikan ekonomi yang cepat dan sebagian lagi semakin terpuruk.

Baca Juga  AKI 2021 Angkat Potensi Ekonomi Kreatif Pascapandemi

Faisal juga menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada tahun 2022 yang dipatok pemerintah masih mementingkan sisi kuantitas. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

“Target itu untuk permudah kementerian keuangan menaksir dapat pajak gitu ya, tax ratio, itu di sana. Prediksi pemulihan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,2 persen hanya sebatas angka. Target yang dibuat pemerintah hanya untuk menyusun APBN pemerintah di tahun selanjutnya saja, misalnya pertahanan buat 1,5 persen dari PDB (produk domestik bruto), dan seterusnya,” ujarnya.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

194 Points
Upvote Downvote

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *