Indonesia Dorong Pemulihan Ekonomi yang Inklusif
Pajak.com, Thailand – Setelah merampungkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Thailand untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik/Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2022. Jokowi menegaskan, di KTT APEC, Indonesia akan fokus untuk dorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai informasi, APEC merupakan forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik.
APEC didirikan pada tahun 1989 sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan interdependensi ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan lahirnya blok perdangangan lain di bagian-bagian lain dunia; ketakutan akan Jepang mendominasi kegiatan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik; dan untuk mendirikan pasar baru untuk produk agrikultural dan bahan mentah di luar Eropa.
“Dan fokus utama Indonesia Indonesia dalam KTT ini adalah mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsipnya leave no one behind dan transformasi digital, ekonomi hijau, dan hilirisasi menjadi prioritas Indonesia di APEC tahun ini,” ungkap Jokowi, dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, (17/11).
Ia menyebut, APEC mewakili hampir 3 miliar penduduk dunia dan 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Oleh sebab itu itu, APEC harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik.
“APEC harus terus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik,” tegasnya.
Jokowi diagendakan menghadiri rangkaian pertemuan, pada (18/11). Forum APEC ini adalah rangkaian terakhir KTT, setelah KTT ASEAN dan G20 di tahun 2022.
Sebelumnya Jokowi telah menyampaikan butir-butir intervensi Indonesia dalam KTT APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue with Economic Leaders secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, (11/11). Berbicara pada sesi yang mengangkat topik inklusivitas dan keberlanjutan, Jokowi menyampaikan dua fokus untuk mengatasi tantangan terkait hal itu.
Pertama, Indonesia berfokus pada peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mempercepat pemulihan ekonomi inklusif. Menurutnya, bergeraknya UMKM tidak hanya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat penghasilan rendah, namun juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar.
“Tahun 2019, UMKM berkontribusi terhadap 52 persen PDB Asia Pasifik dan berhasil menyerap 50 persen tenaga kerja. Di Indonesia, 64 persen pelaku UMKM adalah perempuan. Artinya, memberdayakan UMKM di Indonesia juga memberdayakan perempuan,” ungkap Jokowi.
Ia menilai, peningkatan inklusi keuangan merupakan prioritas. Di tahun 2021, Indonesia memberikan pinjaman lunak dan bantuan lebih dari 4 miliar dollar AS bagi 17,8 juta UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi. Selain itu, Indonesia juga terus bekerja keras mendukung transformasi digital UMKM selama pandemi. Sebanyak 8,4 juta UMKM di Indonesia telah memasuki ekosistem digital, termasuk 54 persen UMKM perempuan.
“Digitalisasi UMKM di kawasan Asia Pasifik akan makin cepat didukung oleh pembangunan infrastruktur digital, perluasan konektivitas digital secara inklusif, dan peningkatan literasi digital pelaku UMKM,” jelas Jokowi.
Kedua, Indonesia meletakkan upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, penanganan dampak perubahan iklim harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya ini demi memenuhi target pembangunan berkelanjutan.
“Konservasi hutan dan kekayaan laut, serta tranformasi menuju energi baru dan terbarukan harus menyejahterakan masyarakat bawah. Transisi menuju ekonomi rendah karbon ini juga harus dilakukan secara adil dan kolaboratif. Dukungan pendanaan dan alih teknologi ramah lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung berbagai aksi mitigasi perubahan iklim di negara sedang berkembang,” kata Jokowi.
Ia menekankan, Indonesia menempatkan investasi industri berkelanjutan dan hijau sebagai prioritas penting. Proyek prioritas Indonesia, antara lain pembangunan kawasan industri hijau, pembangunan rantai pasok industri baterai sampai mobil listrik, serta perdagangan karbon yang sangat besar potensinya.
“Untuk itu, kami mengundang para investor dan pelaku usaha dari kawasan APEC untuk makin banyak bersinergi dan memanfaatkan peluang yang besar di Indonesia,” ujar Jokowi.
Comments