Pajak.com, Jakarta – Menurut survei Asian Development Bank (ADB) tentang dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia, sebanyak 88 persen usaha mikro kehabisan kas atau tabungan, dan lebih dari 60 persen usaha mikro kecil mengurangi tenaga kerja. Sementara data dari Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), dari 64 juta UMKM Indonesia, hanya 8 persen yang terdaftar di marketplace.
Untuk itu, KemenkopUKM mendukung pelaku usaha UMKM bidang pendidikan bergabung di salah satu mitra marketplace Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah); dan menyediakan kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, barang elektronik, dan perlengkapan kebutuhan lainnya. Ini sebagai upaya UMKM bangkit dan memulihkan perekonomiannya.
SIPLah dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat digunakan dalam pengadaan barang dan jasa sekolah secara daring melalui mitra marketplace. Melalui SIPLah, pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat lebih akuntabel, transparan, dan efektif.
Asisten Deputi Pengembangan SDM Kemenkop UKM Dwi Andriani mengatakan, sistem ini membuka ruang dan kesempatan yang luas bagi para UKM serta penjual peralatan edukasi yang selama ini memasok ke sekolah-sekolah. Ditambah dengan dukungan dari mitra marketplace, para penjual di SIPLah tidak perlu lagi khawatir kekurangan modal karena akan diakomodasi oleh mitra marketplace.
“Dengan terintegrasi pada SIPLah, diharapkan transaksi UKM dapat lebih masif dan sistematis secara digital sehingga memudahkan untuk pengembangan bisnis ke depannya. Selain itu, strategi digitalisasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan UKM dengan memasok kebutuhan institusi pendidikan di tiap-tiap daerahnya,” ujar Dwi di Pintek Conference Roadshow, secara virtual, Selasa (30/3).
Comments