Pajak.com, Jakarta – Indonesia secara khusus dipercaya untuk membantu mitigasi dan mengupayakan solusi atas krisis keuangan dunia dalam Global Crisis Response Group (GCRG), Indonesia dipercaya jadi anggota GCRG. Presiden Joko Widodo mewakili Presidensi G20 dipercaya oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres untuk menjadi anggota GCRG bersama dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina Wazed, Perdana Menteri Barbados, Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan Presiden Senegal Macky Sall.
Sekilas mengulas, apa tujuan pembentukan GCRG? Pembentukan GCRG bertujuan untuk mengadvokasi dan memfasilitasi konsensus global terhadap aksi-aksi untuk menghindari, memitigasi, dan merespon dampak-dampak krisis pangan, energi, dan keuangan bagi negara-negara yang rentan, terutama akibat imbas dari pandemi COVID-19 dan konflik Ukraina dan Rusia. Keikutsertaan Indonesia dalam GCRG sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022 untuk mendorong anggota G20 bekerja sama menyeimbangkan kepentingan seluruh anggota dan memastikan tidak ada yang tertinggal.
“PBB mengharapkan peranan penting Indonesia sebagai Presidensi G20. GCRG dan G20 diharapkan dapat berkolaborasi untuk memastikan ketahanan pangan dan nutrisi global yang berkelanjutan. G20 juga perlu menyelaraskan agenda transisi energi yang mendukung upaya pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals), memastikan akses energi yang berkelanjutan, andal dan terjangkau, serta mendorong kemudahan akses pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dalam keterangan tertulis yang dikutip Pajak.com (14/6).
Ia menyampaikan, awal Mei 2022, telah dilaksanakan dua pertemuan Sherpa GCRG dan satu kali pertemuan steering committee. Pertemuan itu dilakukan untuk mempersiapkan pertemuan tingkat kepala negara/pemerintahan pada 20 Mei 2022.
“Meski Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen berhalangan hadir dalam pertemuan tingkat kepala negara/pemerintahan, Sekjen PBB Antonio Guterres telah melakukan pembicaraan langsung secara on-line dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Mei 2022 dan dengan Perdana Menteri Denmark pada tanggal 24 Mei 2022,” ungkap Susiwijono.
Comments