Pajak.com, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan, kebutuhan pendanaan untuk mencapai program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mencapai Rp 67.000 triliun hingga tahun 2030.
SDGs merupakan merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, kebutuhan pendanaan SDGs yang disampaikan Bappenas tersebut guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030, antara lain tujuan menghapus kemiskinan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan yang bermutu, dan lain-lain.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan, Indonesia akan senantiasa berkomitmen untuk tidak menurunkan target yang telah ditetapkan dalam pencapaian SDGs 2030, meskipun di tengah pandemi COVID-19.
“Saat ini Indonesia memiliki selisih kebutuhan pendanaan sekitar Rp 14.000 triliun. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kebijakan untuk mewujudkan transformasi dan trajectory pembangunan berkelanjutan, agar collective action bisa terlaksana, bisa tercapai,” jelas Suharso dalam konferensi pers virtual, pada (23/11).
Menurutnya, kolaborasi harus dilakukan melalui paradigma co-creation, termasuk pendanaan melalui mekanisme co-financing. Komitmen itu memerlukan tata kelola kelembagaan dan mekanisme kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan pendekatan yang tidak seperti bisnis pada umumnya.
“Dengan adanya pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs di tingkat global diperkirakan meningkat sebesar 70 persen. Sekali lagi, SDGs merupakan komitmen global yang memandu capaian pembangunan inklusif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masa kini sembari menyiapkan hak generasi masa depan,” kata Suharso.
Comments