“Soal pendapatan daerah, harus menjadi kesadaran bersama. Purwakarta mengalami peningkatan kemandirian fiskal yang cukup signifikan. Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat,” jelas Anne.
Ia beraharap, semangat untuk menghimpun PAD dapat dirasakan dan dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta, tidak hanya Bapenda semata. Misalnya, bagian pelayanan publik juga perlu meningkatkan performanya agar Wajib Pajak semakin nyaman dan kepatuhan terbangun.
“Bapenda Purwakarta telah melakukan upaya jemput bola ke objek pajak dan langsung di setorkan oleh Bapenda ke Bank BJB (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk) Cabang Purwakarta,” tambah Anne.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Kabupaten Purwakarta Asep Supriatna menyampaikan, realisasi penerimaan pajak daerah hingga 1 Juli 2022, meliputi pajak hotel yang sudah mencapai 42,5 persen, pajak restoran 63,2 persen, pajak hiburan 41,6 persen, pajak reklame 52,7 persen, pajak penerangan jalan 66,1 persen, pajak parkir 42,1 persen, pajak air tanah 53,4 persen, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 11 persen, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 29,9 persen, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 14,5 persen.
“Selama ini PAD di Kabupaten Purwakarta mengandalkan 10 sektor pajak, ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, PBB-P2, pajak air bawah tanah, pajak penerangan jalan, pajak MBLB atau galian C, BPHTB. Pada triwulan kedua realisasi capaian pendapatan daerah terbilang cukup baik. Kami optimistis target PAD bisa tercapai hingga akhir tahun nanti, sekitar Rp 693 miliar atau naik 21,87 persen dibanding tahun lalu,” ungkap Asep.
Comments