in ,

Pemangkasan Pajak Versi Calon Perdana Menteri Inggris

Pemangkasan Pajak
FOTO: IST

Pemangkasan Pajak Versi Calon Perdana Menteri Inggris

Pajak.com, London – Pemangkasan tarif pajak rupanya menjadi topik debat yang berkepanjangan bagi Mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak dan Menteri Luar Negeri Liz Truss, kedua calon kuat dalam bursa pemilihan perdana menteri Inggris menggantikan Boris Johnson. Meski sudah tidak berada dalam acara debat, keduanya terus menguatkan argumentasi masing-masing di setiap kesempatan berbicara kepada publik.

Liz Truss masih konsisten beranggapan bahwa pemotongan pajak akan lebih efektif untuk menumbuhkan ekonomi di masa inflasi, daripada memberikan bantuan langsung kepada rumah tangga. Hal itu sekaligus sebagai penjelasan bagaimana Truss akan membantu warga Inggris mengatasi perkiraan kenaikan harga energi sebesar 82 persen pada Oktober mendatang.

“Apa yang saya tidak anjurkan adalah memajaki rakyat ke tingkat tertinggi dalam 70 tahun, dan kemudian memberikan kembali uang mereka sendiri. Saya tidak akan menyusun anggaran terlebih dahulu. Kita akan melihat seperti apa situasinya di musim gugur, tetapi saya berkomitmen untuk memastikan orang-orang dibantu,” ucapnya kepada wartawan di London, Inggris, dikutip Pajak.com, Sabtu (13/8).

Truss mengatakan akan memotong pajak “sejak hari pertama menjabat” untuk menyalakan kembali pertumbuhan, dengan serangkaian proposal yang berjumlah sekitar 40 miliar paun atau sekitar Rp 712 triliun.

Baca Juga  APINDO: Target Penerimaan Pajak 2022 Memberatkan

Pertama, dia akan memotong bea bahan bakar lebih dari 5 paun per liter dari pengurangan yang sudah ada, dan menangguhkan sementara retribusi energi hijau untuk membantu meningkatkan biaya energi.

Bahkan, Truss juga menjanjikan pengembalian segera dari kenaikan 1,25 persen asuransi nasional (NI); dan membatalkan rencana kenaikan pajak perusahaan menjadi 25 persen yang sedianya berlaku mulai April 2023.

Truss juga mengklaim ingin mendukung keluarga yang bekerja dengan meningkatkan tunjangan pernikahan yang dapat dialihkan ke tingkat tunjangan pribadi. Di dalam proposal pajak ini, pembayar pajak Inggris akan punya tarif dasar yang jauh lebih baik dengan keringanan pajak senilai hingga 2.644 paun dalam setahun.

Ia juga menawarkan manfaat pajak universal, dengan penerima manfaat yang lebih tinggi dari pemotongan pajak lebih dari 2 ribu paun dibandingkan dengan tahun pajak saat ini. Saat benar-benar menjabat, ia juga bertekad akan meninjau mandat yang dimiliki Bank of England—bank sentral Inggris, apakah telah benar-benar sesuai untuk tujuan independensi eksklusifnya.

“Cara terbaik untuk menangani inflasi adalah kebijakan moneter, dan apa yang saya katakan adalah saya ingin mengubah mandat Bank of England untuk memastikan di masa depan sesuai dengan beberapa bank sentral paling efektif di dunia dalam mengendalikan inflasi. Terakhir kali mandat itu ditinjau pada 1997 di bawah Gordon Brown. Banyak hal yang sangat, sangat berbeda sekarang,” tandasnya.

Baca Juga  Ketua PBNU: Literasi Pajak Bagi Masyarakat

Sementara Rishi Sunak telah menjanjikan lebih banyak bantuan langsung. Saat masih menjabat menteri keuangan, ia menetapkan paket bantuan 15 miliar paun (Rp 269,61 triliun) untuk membantu rumah tangga yang berjuang dengan tagihan energi yang melonjak sejak Mei 2022. Tak lama berselang, pada Juli lalu Sunak menyatakan mundur dari jabatannya supaya lebih fokus dalam pencalonan perdana menteri ini.

Ia pun menyebut rencana pemangkasan pajak di hari pertama menjabat—seperti dijanjikan Truss—sebagai dongeng lantaran dianggapnya terlalu mustahil dalam situasi perekonomian Inggris saat ini. Menurutnya, jika pemotongan pajak dilakukan justru akan meningkatkan utang negara dan memperburuk inflasi.

“Meningkatkan pinjaman akan memberikan tekanan pada suku bunga, yang berarti peningkatan pembayaran hipotek masyarakat. Ini juga akan membuat inflasi tinggi dan harga tinggi bertahan lebih lama, membuat semua orang lebih miskin,” katanya saat memberi pernyataan kepada pers.

Baca Juga  Pemkab Boyolali Beri WP Patuh Hadiah Mobil dan Rumah

Kendati demikian, Sunak juga tidak alergi terhadap insentif pajak. Mantan kanselir ini hanya akan menunda pemotongan pajak sampai keuangan publik membaik dan inflasi terkendali.

Sunak menawarkan pemotongan sementara PPN untuk energi rumah tangga dan janji untuk memotong tarif dasar pajak penghasilan (PPh) menjadi 16 persen—meskipun ini tidak akan berlaku sampai tahun 2029.

Selain itu, Sunak juga berjanji bakal mengurangi tarif dasar PPh menjadi 19 persen pada April 2024—tindakan yang disebut-sebut akan menelan biaya gabungan 33 miliar paun. Komitmen Sunak ini akan menghemat pengeluaran pekerja yang membayar pajak bernilai hingga 377 paun setahun dibandingkan dengan tarif pajak saat ini.

Dan tambahan penghematan dari ketentuan pemotongan PPh sebesar 4 persen akan bernilai hingga 1.508 paun per tahun, tetapi mereka menunggu tujuh tahun hingga 2029 untuk melihat manfaatnya.

Siapa pun yang akan menjabat sebagai perdana menteri Inggris nantinya, pasti akan menghadapi tugas yang berat. Pasalnya, Inggris tengah menghadapi serangan bertubi-tubi mulai dari lonjakan inflasi, lambatnya pertumbuhan ekonomi, serta lemahnya kepercayaan masyarakat pada politik usai Johnson dilanda berbagai skandal selama menjabat.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0