Pajak Korporasi Inggris Naik Jadi 25 Persen
Pajak.com, Inggris – Pemerintah Inggris resmi menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi atau badan (corporate income tax) dari 19 persen menjadi 25 persen, berlaku mulai April 2023. Saat menyampaikan Anggaran Musim Semi 2023 di hadapan senat, Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt mengungkapkan tarif ini akan berlaku selama tiga tahun, tapi tidak menutup kemungkinan akan menjadi permanen.
“Kebijakan tersebut akan berlaku selama tiga tahun pada awalnya, tetapi pemerintah berharap untuk menjadikannya permanen segera setelah kami dapat melakukannya secara bertanggung jawab,” kata kanselir Inggris ini dikutip Pajak.com, Sabtu (18/3).
Hunt menjelaskan, tarif PPh badan yang baru ini nantinya hanya berlaku untuk perusahaan dengan laba lebih dari 250.000 pound atau sekitar Rp 4,68 miliar. Dengan begitu, hanya 10 persen bisnis di Inggris yang akan membayar tarif penuh sebesar 25 persen.
Ia pun mengklaim, Inggris masih akan memiliki tingkat pajak korporasi terendah di G7, kelompok tujuh negara terkaya di dunia, bahkan setelah kenaikan pada bulan April. Hunt memproyeksi tarif pajak itu akan meningkatkan investasi bisnis sebesar 3 persen per tahun dan tanpa itu, Inggris akan keluar dari tabel liga internasional tentang daya saing pajak.
Selanjutnya, ia juga mengumumkan skema baru yang memungkinkan setiap biaya yang diinvestasikan oleh bisnis dalam peralatan, pabrik, atau mesin IT dapat dikurangkan sepenuhnya dari laba kena pajak. Kebijakan “pengeluaran modal penuh” berarti perusahaan dapat mengurangi pengeluaran investasi dari keuntungan, sehingga mereka membayar pajak perusahaan dalam jumlah yang lebih rendah.
Hunt dengan yakin mengumumkan kebijakan ini setelah mengonfirmasi perkiraan Kantor Tanggung Jawab Anggaran/Office for Budget Responsibility (OBR) bahwa ekonomi Inggris akan menghindari resesi teknis pada tahun 2023 tetapi berkontraksi sebesar 0,2 persen, sebelum kembali ke pertumbuhan pada tahun 2024.
Sebagai langkah sementara, kebijakan insentif tentu akan memberikan relaksasi yang kuat bagi bisnis untuk memajukan investasi apa pun yang telah direncanakan di kemudian hari. Pada puncaknya, skema tersebut dapat membuat investasi bisnis naik sekitar 3 persen, meski lebih rendah dari kenaikan 5 persen di bawah skema super tax deduction yang digantikan oleh kebijakan ini.
Kenaikan tarif pajak pertama kali diajukan dan diumumkan pada 2021 ketika Rishi Sunak masih menjabat menjadi kanselir. Kala itu, kebijakan ini sempat menuai kritik dan perdebatan. Padahal, kenaikan itu dianggap sebagai sarana untuk mengambil kembali sebagian dari uang publik senilai miliaran pound yang telah digunakan untuk menopang bisnis selama pandemi COVID-19.
Sunak pun menunda kenaikan selama dua tahun, dan sejak saat itu, kebijakan tersebut telah dicabut, dipulihkan dan membagi pendapat di Partai Konservatif. Mempertahankan pajak korporasi sebesar 19 persen merupakan andalan Liz Truss untuk memimpin klasemen pengenaan pajak rendah dan berhasil mengalahkan Rishi Sunak untuk menjadi perdana menteri.
Pada 23 September lalu, Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng mengonfirmasi langkah tersebut di DPR, memberi tahu mereka bahwa langkah itu akan meningkatkan pertumbuhan. Tiga minggu kemudian, Kwarteng dipecat dan kebijakan 25 persen diadopsi kembali oleh Truss saat dia berusaha untuk mendapatkan kembali investor dan partainya sendiri.
Beberapa anggota parlemen Tory secara terbuka menentang kenaikan tersebut, termasuk Boris Johnson, meskipun dia menandatanganinya ketika masih menjadi Perdana Menteri. Pada sebuah pidato awal bulan ini, Johnson mengatakan Pemerintah Inggris harus memotong pajak perusahaan ke tingkat Irlandia atau lebih rendah. Tarifnya serendah 12,5 persen untuk beberapa perusahaan di Irlandia.
Mantan Sekretaris Negara Bidang Bisnis Jacob Rees-Mogg menggemakan pandangan itu, mengatakan pendekatan terbaik untuk kebijakan pajak adalah tarif rendah dengan sedikit pengecualian.
“Persaingan pajak adalah hal yang baik. Kita berada di dunia yang kompetitif, kita menginginkan investasi di Inggris. Dan jika kita dapat memiliki tarif pajak perusahaan yang lebih rendah, tentunya itu akan membantu kita menarik investasi di sini daripada membiarkannya pergi ke negara lain,” katanya dalam sebuah temu wicara di stasiun televisi lokal baru-baru ini.
Bukti keberhasilan terlihat pada Republik Irlandia melalui pajak korporasinya yang rendah telah mendorong banyak kantor pusat perusahaan—seperti raksasa farmasi asal Inggris, AstraZeneca—untuk berinvestasi ke sana dan berhasil merevolusi ekonomi negara itu.
Ia menegaskan bahwa persaingan dalam kebijakan perpajakan merupakan hal yang fundamental untuk pertumbuhan ekonomi yang ekspansif. Paling tidak, ia berharap kenaikan pajak perusahaan dapat ditunda, karena berdampak buruk terhadap ekonomi Inggris jika dilanjutkan.
“Sekarang kita mengalami kenaikan pajak perusahaan tetapi kemudian memotongnya sedikit dengan beberapa tunjangan modal untuk ‘berpura-pura’ tidak banyak kenaikan. Ini bukan pendekatan yang baik untuk kebijakan pajak,” pungkasnya.
Comments