AstraZeneca Enggan Buka Pabrik di Inggris Karena Pajak Tinggi
Pajak.com, Inggris – Raksasa produsen farmasi AstraZeneca enggan membuka pabrik baru di Inggris karena tarif pajaknya yang tinggi. Perusahaan asal Inggris yang berkantor pusat di Cambridge ini lebih memilih untuk membangun pabrik di Dublin, Irlandia yang diketahui memiliki pajak lebih rendah.
Pabrik Dublin dengan investasi senilai 320 juta pound atau sekitar Rp 5,863 triliun ini direncanakan memproduksi bahan farmasi aktif (active pharmaceutical ingredient/API) molekul kecil. Pabrik yang diharapkan dapat menciptakan sekitar 100 pekerjaan terampil ini juga akan membantu jaringan manufaktur global pembuat obat yang berbasis di Inggris dalam pengembangan tahap akhir, dan memasok pasokan komersial awal untuk obat-obatan tertentu.
Kepala Eksekutif AstraZeneca Pascal Soriot mengatakan, pihaknya memang berniat membuka pabrik baru di dekat pabrik yang ada sebelumnya di wilayah Macclesfield, Cheshire, Inggris. Manajemen kemudian mengurungkan niatnya karena pungutan Inggris yang “mengecewakan” alias terlampau tinggi, dan memilih Dublin sebagai gantinya.
Adapun pajak korporasi pada April 2022 yang dibayarkan oleh perusahaan Inggris dan perusahaan asing yang berkantor di Inggris naik dari 19 persen menjadi 25 persen.
“Kami telah melakukan investasi 400 juta dollar AS dalam fasilitas manufaktur canggih, yang ingin kami buat di negara ini dan kami telah membuatnya di Irlandia karena tarif pajaknya mengecewakan,” kata Soriot kepada awak media, dikutip Pajak.com, Sabtu (11/2).
Soriot pun menyayangkan iklim bisnis Inggris seperti itu sehingga menghalangi industri farmasi besar berinvestasi di negara itu. Padahal, lanjutnya, pemerintah Inggris punya ambisi untuk menjadikan negara itu sebagai pusat ilmu kehidupan.
Ia pun mengakui, negara itu tengah bergulat dengan ledakan biaya pada sistem perawatan kesehatan akibat COVID-19, sehingga membuat kebijakan perpajakan yang belum tentu menguntungkan perusahaan.
“Kami sangat berkomitmen (pada Inggris), tetapi kami juga perlu melihat kebijakan pendukung untuk seluruh industri,” imbuhnya.
Soriot mengklaim bahwa komitmen Irlandia untuk mengembangkan lebih banyak energi hijau di tahun-tahun mendatang juga berperan dalam keputusan tersebut. Sebaliknya, tekanan utama tarif pajak dan langkah lain yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris terus membebani industri.
“Jika kita menginginkan sektor ilmu hayati berkembang, kita memerlukan lebih dari sekadar ilmu penemuan,” kata Soriot seraya menggambarkan investasi pusat R&D AstraZeneca senilai 1 miliar dollar AS di Cambridge.
“Sangat menyenangkan menciptakan sesuatu di lab (tetapi) pada titik tertentu Anda membutuhkan keterlibatan orang lain untuk menyelesaikan proyek. Sayangnya, kami tidak berada di lingkungan di mana kami melihat hal itu terjadi. Apa yang kami lihat adalah pengurangan harga yang sangat besar dan melemahkan perusahaan,” pungkasnya.
Pada Januari lalu, produsen farmasi lokal lainnya AbbVie dan Eli Lilly juga mengumumkan bahwa mereka keluar dari skema sukarela untuk penetapan harga dan akses obat bermerek (Voluntary Scheme for Branded Medicines Pricing and Access/VPAS), sebuah kebijakan yang membatasi pengeluaran tahunan untuk obat resep oleh National Health Service (NHS).
Chief Executive Asosiasi Industri Farmasi Inggris Dr Richard Torbett mengungkapkan, eksodus tersebut dipicu oleh langkah pemerintah Inggris untuk memaksa produsen obat bermerek mengembalikan pendapatan hampir mencapai 3,3 miliar pound—atau 26,5 persen dari penjualan—kepada pemerintah Inggris pada 2023. Sementara tingkat pembayaran kembali pada tahun 2021 sekitar 0,6 miliar pound dan 1,8 miliar pound pada tahun 2022.
Dr Torbett mengatakan, kesepakatan antara produsen farmasi dan NHS telah sampai pada titik di mana perusahaan membayar kepada pemerintah Inggris lebih dari seperempat dari pendapatan mereka—bukan laba, tetapi pendapatan.
“Itu jauh melebihi apa pun yang dibayarkan industri di tempat lain di dunia, dan kita harus sampai pada titik di mana Inggris dapat bersaing untuk mendapatkan investasi di lapangan permainan yang setara. Dan kita belum sampai di sana,” ucapnya.
AstraZeneca dan pihak lain di sektor ini juga telah menyatakan keprihatinannya atas pungutan penjualan obat bermerek NHS yang melonjak karena meningkatnya permintaan sejak pandemi COVID-19.
“Ada lebih banyak cerita tentang kehilangan investasi—seperti yang telah kita saksikan terjadi pada AstraZeneca—dibandingkan cerita positif yang masuk. Kita benar-benar harus berubah,” tegasnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt menyatakan kekecewaannya atas keputusan AstraZeneca yang lebih memilih berinvestasi di Irlandia ketimbang di dalam negeri. Hunt mengatakan, ia setuju dengan isu mendasar yang diungkapkan perusahaan tentang pajak bisnis. Namun, pihaknya tidak akan mempertimbangkan pemotongan pajak terhadap perusahaan yang didanai dengan pinjaman.
“Kami kecewa karena kami kalah kali ini. Dan kami setuju dengan kasus mendasar yang mereka buat yaitu kami membutuhkan perpajakan bisnis agar lebih kompetitif dan kami ingin menurunkan pajak bisnis. Namun, satu-satunya pemotongan pajak yang tidak akan kami pertimbangkan adalah yang didanai dengan pinjaman, karena itu bukan pemotongan pajak yang sebenarnya. Mereka hanya meneruskan tagihan ke generasi mendatang,” urainya kepada BBC.
Ia pun menambahkan, Inggris telah mendapatkan komitmen investasi di bidang ilmu hayati senilai miliaran pound yang diumumkan baru-baru ini oleh BioNTech, Moderna, Merck, serta perusahaan farmasi besar lainnya.
“Kami pikir kami berada dalam posisi yang sangat kuat, dengan program Pusat Ilmu Hayati terbesar di Eropa,” tandasnya.
Comments