Ia juga memastikan, jika penerimaan perpajakan semakin baik, maka seluruh pemerintah daerah akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan membangun infrastruktur yang lebih maju. Sebab sejatinya pajak itu dari, oleh, dan untuk masyarakat.
“Jawa Barat sudah mendapat manfaat dari pajak karena setiap rupiah yang kita kumpulkan dikembalikan ke masyarakat melalui daerah dalam bentuk transfer. Pak Uu (Wakil Gubernur Jawa Barat) tadi bilang, kurang banyak transfernya. Ya berarti harus lebih banyak lagi pajak yang dikumpulkan,” kata Sri Mulyani.
Dengan demikian, ia menekankan bahwa UU HPP ini merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan penerimaan perpajakan dengan tetap berpihak pada masyarakat. Pemerintah memberi kesempatan masyarakat untuk memperbaiki kepatuhan perpajakannya melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
“Kami menyampaikan, dalam UU HPP, ada program kepatuhan sukarela untuk Wajib Pajak selama 6 bulan. Saya minta pengusaha untuk menggunakan, memanfaatkan 6 bulan ini untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Ini adalah kesempatan sangat spesial hanya 6 bulan Januari hingga Juni 2022,” kata Sri Mulyani.
Comments