“Jadi, yang dinilai itu PPN (pajak pertambahan nilai), yaitu pajak atas sales Indodax selama tahun 2021. Besarnya yang di setor ke kas negara adalah 10 persen dari total revenue tersebut. Tidak hanya PPN, ada juga pajak badan (pajak penghasilan/PPh badan), yaitu pajak atas net profit Indodax di tahun 2021, besarnya yang kita setorkan ke kas negara adalah 22 persen dari total net profit setahun,” ungkap Oscar.
Ia bersyukur, penghargaan itu juga membuktikan, perusahaan memiliki ketaatan dan memberikan dukungan kepada DJP Kementerian Keuangan dalam menghimpun penerimaan pajak.
“Saya berterima kasih atas apresiasi yang diberikan Kanwil DJP Bali dan khususnya kepada KPP Madya Denpasar. Penghargaan seputar pajak ini merupakan bukti nyata kontribusi Indodax untuk ikut membangun Indonesia melalui pembayaran pajak. Saya yakin, apresiasi semacam ini akan membangkitkan semangat bagi para pemain dan industri kripto untuk ikut membangun negara melalui pajak,” ujar Oscar.
Selama ini Oscar juga kerap menyuarakan pendapatnya mengenai pengenaan pajak kripto. Ia menilai, pajak kripto yang ideal adalah mengikuti PPh pasar saham, yaitu 0,1 persen final atau bisa lebih rendah.
“Sebab pola transaksi aset kripto sama seperti pasar saham. Peningkatan transaksi setiap broker tumbuh cukup besar. Di Indodax, rata-rata transaksi berkisar Rp 500 miliar per hari pada tahun 2021,” ungkap Oscar.
Menurutnya, pajak akan memperkuat ekosistem kripto di Indonesia yang tengah bertumbuh pesat. Bappebti mencatat, sampai dengan Februari 2021, jumlah investor kripto mencapai sebanyak 12,4 juta dan nilai transaksi sebesar Rp 83,8 triliun. Jumlah itu meningkat signifikan jika dibandingkan dengan posisi akhir 2021 sebanyak 11,2 juta investor.
Saat ini fasilitas pelaporan di Indodax kurang dapat membantu pelanggan dalam rangka penyiapan SPT Pajak Perorangan. Mudah-mudahan fasilitas pelaporan Indodax ini dapat cepat ditingkatkan kemampuannya, sehingga sesuai dengan komitmen dan ajakan taat pajak dari Pak Oscar, selaku CEO Indodax.